Pemprov Sumut Diminta Tidak Hilangkan 240 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan

KBRN, Medan : Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Sumut) diminta tidak menonaktifkan atau memutus kepesertaan 240 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari APBD Sumut akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Rp 23 ribu perorang menjadi Rp 42 ribu perorang.

Praktisi Anggaran Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, Gubernur Sumut seharusnya memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan warga sehingga tidak harus terjadi penonaktifan tersebut.

"Banyak cara harusnya dapat dilakukan Pemprov Sumut agar 240 ribu peserta PBI ini tidak dinonaktifkan. Tapi memang diperlukan komitmen kepala daerah. Karena menggeser Rp 100 miliar itu gampang meski yang paling penting dibangun sistem verifikasi kepesertaan 240 ribu itu agar tetap ditanggung pemerintah provinsi," kata Elfenda dalam acara Diskusi Dampak Kenaikan Tarif PBI dalam PAPBD dan R APBD 2021 yang digelar Perkumpulan Suluh Muda Indonesia (SMI), di Medan, Selasa (11/8/2020).

Elfenda mengakui bahwa dampak kenaikan tarif BPJS Kesehatan sangat berpengaruh pada APBD. Namun peluang untuk mengakomodir itu dapat dilakukan dengan efisiensi anggaran dan verifikasi data.

"Tapi yang kita sayangkan PBI ini tidak masuk dalam prioritas politik kebijakan pemerintah provinsi Sumut sehingga kemungkinan diperjuangkan rendah dari sisi anggaran," ucapnya.

Ia menjelaskan, dari sisi komitmen anggaran, perlu dikhawatirkan koreksi terhadap penganggaran PBI akan berkurang sering berkurangnnya juga pagu anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan kesehatan.

"Seharusnya Pemprovsu melakukan intervensi anggaran untuk melakukan efisiensi disemua pos belanja untuk bisa menghemat anggaran dan bisa diarahkan untuk menjamin tertampungnya anggaran untuk masyarakat miskin," sebutnya.

Untuk itu, ia mengharapkan Pemprov Sumut dalam politik anggarannya melakukan upaya memasukkan jaminan kesehatan menjadi propritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PAPBD tahun 2020 dan RKPD 2021. Kemudian memastikan diakomodir anggaran akibat dari termuatnya jaminan kesehatan serta melakukan upaya konsultasi publik ke penentu kebijakan anggaran.

Sedangkan untuk Kota Medan yang akan membiayai 23 ribu warga Kota Medan dari PBI Sumut itu, Elfanda menilai sangat wajar karena daerah yang memiliki fiskal yang baik di Sumut hanya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

"Tapi bagaimana dengan daerah lain yang fiskalnya rendah, akan sulit untuk menanggung pembiayaan warganya dalam PBI," ungkapnya.

Narasumber lainnya pada diskusi tersebut, anggota Komisi E DPRD Sumut Poarada Nababan menuturkan,seharusnya negara sanggup membiayai iuran kesehatan masyarakat yang tertampung dalam PBI meskipun terjadi kenaikan iuran. Sebab tidak semua dibiayai negara seperti PNS dan karyawan swasta, juga peserta BPJS Mandiri.

"Pada RDP dengan Dinkes Sumut beberapa waktu lalu, saya sangat tidak setuju ini dinonaktifkan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Ini makin memperburuk kesehatan masyarakat," tegasnya.

Pihaknya telah meminta Dinkes Sumut tidak memutus kepesertaan 240 ribu PBI yang jumlahnya 60 persen dari total PBI APBD Sumut.

"Kami sudah usulkan anggaran kalau kurang bisa diambil dari yang lain. Apalagi di masa pandemi ini, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggunakan anggaran. Anggaran refocusing yang diambil tahap pertama 500 miliar lebih dan tahap kedua Rp 1 triliun, harapan kita digeser untuk ini. Karena kita hitung-hitung loss-nya itu sekitar 30 miliar. Jadi seharusnya tidak dilakukan dropout sehingga masyarakat tidak makin kecewa," ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia (SMI) Kristian Redison Simarmata menyinggung dampak pandemi Covid-19, menyebabkan terjadi PHK dan meningkatnya krmiskinan. Hal itu menurutnya akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mrmbayar iuran BPJS Kesehatan. Bahkan kemungkinan banyak peserta mandiri BPJS Kesehatan tidak mampu lagi membayar iuran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00