Motif Kerusuhan Madina Diduga Pelaku Minta Jatah 30 Persen

KBRN, Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polres Mandailing Natal (Madina) menetapkan 20 orang sebagai tersangka, pada peristiwa pengerusakan dan dalang kerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, 29 Juni lalu.

Dari 20 tersangka, 2 diantaranya masih berstatus dibawah umur. Kini, 18 tersangka berada di Polda Sumut dan 2 lainnya di Polres Madina.

Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Martuani Sormin, menjelaskan, seluruh tersangka ini adalah pelaku pengerusakan dan dalang dari kerusuhan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu menuntut kepala desa untuk menyerahkan 30 persen Bantuan Langsung Tunai (BLT) BLT atau dana desa untuk kepentingan dan keperluan pribadi kelompok mereka.

"Terjadi disana, ada sekelompok masyarakat. Kelompok ini memaksa kades harus menyerahkan 30 persen dari dana desa, kalau tidak diserahkan mereka unjuk rasa. Karena tidak diserahkan makanya mereka unjuk rasa. Untuk seluruh kades, jangan ada atau tidak ada yang boleh memaksa meminta dana, akan kita tindak jika ada oknum meminta minta itu," ungkap Martuani.

Martuani menegaskan bahwa kepala desa tidak bersalah. Kepala Desa membagikan dana BLT itu berdasarkan musyawarah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya. "Kades tidak bersalah, karena yang menerima BLT jumlahnya banyak, setelah dimusyawarahkan. Seharusnya uang itu Rp 600 ribu menjadi Rp 200 ribu per keluarga, dia membagikan BLT itu kepada masyarakat yang tidak dapat dan itu berdasarkan musyawarah, jadi dia tidak bersalah," tuturnya.

Kasus ini menjadi contoh kepada pelaku sekaligus terhadap kelompok masyarakat yang mencoba dan berani meminta dana desa dengan memaksa serta melanggar hukum. 

Martuani menegaskan, Polda Sumut akan menindak tegas para pelaku, sehingga menjadi contoh pembelajaran kepada kepatuhan dan ketaatan hukum. Tidak ada yang boleh menutup fasilitas umum, memaksa meminta dana desa. Martuani tidak melarang warga berunjuk rasa, namun harus menaati hukum yang ada. Kasus ini ditangani oleh Polda Sumut dan Martuani mengaku akan menyurati kepala pengadilan agar pelaku bisa disidangkan di Kota Medan.

"Rencananya pelaku akan dilakukan atau disidangkan di Kota Medan, karena alasan pertimbangan keamanan, kalau di Madina sangat riskan kerawanan jika disidangkan di sana. Kami akan bersurat. Seluruh barang bukti akan dijemput dari Madina," terangnya.

Jenderal dua bintang itu bahwa kasus pengerusakan dan kerusuhan dalam unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini berawal dari kasus bantuan langsung tunai (BLT) dana desa setempat. "Jadi harus kita katakan bahwa unjuk rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak warga negara, tapi dalam menyampaikan pendapat untuk rasa harus menaati aturan. Mereka tidak menaati aturan itu, bahkan melakukan pengerusakan, berlaku anarkis, blokir jalan sehingga jalan terhambat," ucap Martuani.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi berawal dari aksi blokir Jalan Lintas Sumatera di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina, Senin, 29 Juni 2020.

Aksi blokir Jalan Lintas Sumatera oleh warga Desa Mompang Julu, awalnya berjalan tertib. Massa menuntut kepala desa setempat mundur dari jabatannya karena diduga telah memotong BLT. Namun, akhirnya massa membakar satu unit mobil milik Wakil Kepala Polisi Resor Madina AKBP E Zalukhu dan satu unit mobil milik warga serta sepeda motor milik aparat TNI. Sehingga Kepolisian membubarkan aksi massa dan situasi mulai kondusif.(Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00