Wagub Sumut Minta Imigrasi Tingkatkan Pengawasan TKI Ilegal ke Luar Negeri

KBRN, Medan : Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshahmeminta pihak imigrasi lebih selektif lagi dalam hal pengawasan TKI ilegal ke luar negeri.

Wagub berharap tidak ada lagi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi TKI di luar negeri, hal itu juga menjadi beban anggaran pemerintah daerah untuk proses pemulangannya.

Hal itu disampaikan Wagub Musa Rajekshah saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumut Sutrisno beserta rombongan, di Rumah Dinas Wagub Jalan Teuku Daud, Medan, Senin (6/7/2020).

Menurutnya, selama ini ada beban anggaran yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam proses pemulangan TKI ilegal dari Malaysia dan negara lain akibat dampak Covid-19. Karena itu, ke depan Wagub meminta pada pihak imigrasi untuk lebih selektif lagi dalam hal pengawasan agar tidak ada lagi TKI yang ke luar negeri tidak memiliki izin, serta pengawasan di jalur tikus dan sebagainya.

Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dalam kesempatan itu juga berdiskusi dengan Kanwil Kemenkum HAM Sumut mengenai penerapan sosial distancing yang perlu dilakukan pihak imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas), untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan tahanan di Sumut.

Terkait pemulangan TKI, Kakanwil Kemenkum HAM Sumut Sutrisno menyambut baik saran-saran yang disampaikan Wagub Musa Rajekshah. Pihaknya juga telah berkordinasi dengan pihak KBRI di negeri asal TKI. Imigrasi juga memberikan kelonggaran untuk para TKI ilegal kembali ke Indonesia melalui jalur resmi.

"Karena aturan kita membolehkan itu dalam keadaan darurat seperti saat ini. Daripada mereka melalui jalur tikus yang lebih berbahaya," ucap Sutrisno.

Sutrisno menuturkan, untuk penerapan sosial distancing di imigrasi, pihaknya telah melakukan itu, yakni dengan pengaturan jarak ruang tunggu serta membatasi dengan partisi antara petugas dan pengunjung.

"Kalau membuat secara online pengurusan paspor, teknologi kita belum bisa terkait kendala foto dan sidik jari," katanya.

Untuk di Lapas, Sutrisno menyampaikan Kanwil Kemenkum HAM Sumut menerapkan kebijakan tidak melakukan pertemuan tatap muka antara penjenguk dengan tahanan. Akan tetapi menggunakan aplikasi vidoe online dengan durasi 15 menit yang disediakan pihak Lapas.

"Para tahanan itu saya yakin bersih, karena dia tidak keluar dan bertemu orang. Nah orang dari luar yang kita antisipasi dapat menularkan virus itu," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00