Pembagian JPS Tak Merata, Plt Walikota Medan Curhat ke Mendagri Dimaki Warga

Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution. Foto : Widya / RRI

KBRN, Medan : Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution, berharap bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah pusat untuk warga Medan yang terdampak Covid-19 dapat ditingkatkan, agar seluruh warga yang terdampak mendapatkannya. Akhyar mengaku, akibat banyak warga yang tidak mendapat bantuan tersebut di masa pandemi, ia dicaci maki karena dinilai telah mempermainkan bantuan tersebut.

"Soal JPS di Medan Pak, ada 300 ribu rumah tangga yang membutuhkan. Tapi kuota kita dari pusat hanya 63 ribu. Saya tiap hari dimaki-maki masyarakat, dituduh pembagiannya tidak tepat sasaran," kata Akhyar kepada Mendagri, Tito Karnavian, dalam acara dialog dengan Mendagri dan Menko Polhulam, di rumah dinas Gubernur Sumut, Jalan Jend Sudirman Medan, Jumat (3/8/2020).

Akhyar meminta Mendagri menyampaikan ke Menteri Sosial agar pembagian JPS lebih merata kepada seluruh warga.

"Masyarakat ini nggak butuh besarnya Pak, tapi dapatnya. Ibarat saya punya anak 5 tapi hanya 2 orang yang dikasih uang. Jadi yang 3 orang lagi melempari saya tiap hari," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan krisis sehingga penangannya harus secara ekstra ordinary.Tito mengakui bahwa tidak mudah mengatur bantuan sosial di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

"Tidak mudah mengatur bantuan sosial. Mengatur yang reguler saja jadi masalah, apalagi lagi penambahan baru yang berkembang terus. Maka perlu validasi data dari bawah," ujarnya.

JPS ini hati-hati, dan memerlukan data bottom up. Tolong teman-teman bupati walikota melakukan validasi data ril penduduk miskin masing-masing, secara berjenjang dari desa hingga provinsi dan laporkan ke DTKS yang ada di Kementerian. Kalau data ini tidak valid maka deliverynya tidak valid," ujar Tito.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00