Pemko Butuh Rp 90 Triliun Penuhi RTH 20 Persen.

Ruang Terbuka Hijau yang masih minim di kota Medan,foto ist.jpg

KBRN, Medan: Kepala Bappeda Pemko Medan Benny Iskandar menyebutkan dibutuhkan anggaran 90 trilyun rupiah untuk membangun ruang terbuka hijau(RTH) 20 persen dari luas kota Medan sesuai ketetapan pemerintah.

Hal itu dikemukakan Kepala Bappeda Pemko Medan Benny Iskandar saat pembahasan bersama Pansus RTRW di ruang Banggar gedung dewan, Senin sore (18/10/2021).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Dedy Akhsyari Nasution didampingi Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah, anggota Pansus, Renville P Napitupulu, Edwin Sugesti Nasution, Paul Mei Anton Sumanjuntak dan Hendra DS, yang dihadiri selain Kepala Bappeda, juga dihadiri sejumlah staf`

Kepala Bappeda Kota Medan dalam pembahasan bersama pansus RTRW Kota Medan mengatakan, kondisi  Pemko Medan sekarang hanya memiliki  sekitar 5 Ha  Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas Kota Medan sekitar 26.000 Ha.

Jika mengacu persyaratan pemerintah, kata Benny, dibutuhkan lahan sekitar 4 ribu hektar lagi agar memenuhi angka 20 persen RTH dengan estimasi anggaran

Rp 2 jt /meter untuk membebaskan lahan warga.

Sementara kesanggupan Pemko Medan melalui APBD, kata Benny Iskandar, sudah dikeluarkan anggaran untuk pembelian lahan warga yang akan dijadikan RTH hanya Rp 50 Miliar pertahun dengan luas RTH  5 hingga  10 Ha setiap tahun anggaran.

“Harapan kepada Pansus RTRW kiranya dapat membantu mencari solusi percepatan penyelesaian Ranperda RTRW karena target kita Tahun 2021 ini Ranperda dapat rapung,” kata  Benny Iskandar.

Anggota DPRD Medan yang tergabung di Panitia khusus (Pansus) revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 s/d 2031 dalam rapat pansus itu mempertanyakan komitmen Pemko untuk merealisasikan capaian luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas Kota Medan.

Ketua Pansus Dedy Akhsyari Nasution  dalam pertemuan itu mengingatkan agar Pemko Medan memiliki kebijakan yang tepat dalam merencanakan suatu wilayah menjadi zonasi RTH.

“Pembahasan Ranperda diharapkan dapat memberikan rincian kebutuhan lahan serta anggaran, sehingga Pansus dapat mempertimbangkannya dengan tetap mengakomodir kepentingan masyarakat banyak,”kata Dedy Akhsyari

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00