Kota Padangsidimpuan Berlakukan PPKM Mikro

KBRN, P.Sidimpuan : Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di daerah itu.

“PPKM Mikro ini berlaku sejak 14 Juni sampai 27 Juni 2021. Ini terpaksa kita lakukan karena terjadi lonjakan kasus penularan Covid-19 daerah ini,” kata Walikota yang juga Ketua Satgas Penganan Covid-19 Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution, Senin (21/62021).

Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Padangsidimpuan, kata walikota telah diputuskan dan dituangkan dalam Surat Edaran nomor 497/SATGAS COVID-19/2021.

“Jadi setiap yang melanggar ketentuan ini, akan dikenakan sanksi yang tegas oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan dan instansi berwenang lainnya,” ungkapnya

Walikota juga menyebutkan, dalam Surat Edaran itu, Satgas Covid-19 melarang pelaksanaan seluruh perhelatan pesta maupun kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, termasuk dengan pembatasan jam operasional restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung minuman tradisional, yang hanya diperkenankan buka hingga pukul 21: 00 WIB.

Begitu juga dengan usaha tempat hiburan seperti karaoke dan live musik, hanya diberikan izin buka hingga pukul 21: 00 WIB. Dan wajib membatasi pengunjung, atau hanya 50 persen dari kapasitas tempat.

“Saat beroperasional pun, pelaku usaha dan pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan,” ujar walikota.

Disinggung tentang kegiatan keagamaan, Irsan Efendi Nasution  menyatakan, pihaknya memberikan izin kegiatan seperti pengajian, dengan syarat jumlah yang hadir hanya 50 persen dari kapasitas tempat yang disiapkan.

Sedangkan untuk yang kemalangan, seperti tahlilan bagi umat Islam dan persemayaman bagi umat agama lain,  hanya diizinkan satu malam atau satu hari saja.

“Camat dan lurah serta kepala desa, wajib melakukan pengawasan secara aktif pelaksanaan PPKM Mikro ini sampai ke tingkat lingkungan dan dusun,” tegasnya sembari menyatakan, ketentuan itu akan dievaluasi secara dinamis dan terkoodinir terhadap perkembangan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00