Kalapas Gunungsitoli Bertemu Bupati Nias Bahas Rencana Pembangunan Perkantoran Kemenkumham

KBRN,Gunungsitoli : Dalam menindaklanjuti rencana pembangunan perkantoran Kementerian Hukum dan Ham di Wilayah Kabupaten Nias, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Gunungsitoli melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Nias yang baru.

Pertemuan tersebut di terima Bupati Nias, Ya’atulo Gulo, dan didampingi Wakil Bupati Nias dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, di ruang kerja Bupati Nias lantai II kantor Bupati Nias.

Kepala Lapas kKelas II-B Gunungsitoli, Soetopo Barutu, S.Sos., M.Si., kepada Radio Republik Indonesia mengatakan usulan pembangunan perkantoran Kemenkumham merupakan pengembangan lapas, mengingat kondisi Lapas Kelas IIB Gunungsitoli saat ini sudah overkapasitas. Dan sering memindahkan warga binaan di Lapas Medan, Lapas Tapteng maupun di Lapas Tapanuli Utara.

“Kita audensi dengan Bapak Bupati Nias, Ya’atulo Gulo, terkait rencana pembangunan perkantoran Kemenkumham di Wilayah Kabupaten Nias. Pada pertemuan itu juga kita telah menyampaikan lahan yang dihibahkan masyarakat seluas 15 hektar di Desa Umbu Kecamatan Gido Kabupaten Nias,” ujarnya, Senin (21/6/2021).

Dijelaskan Kalapas Gunungsitoli, jika lahan 15 hektar yang akan di hibahkan masyarakat ini  sudah memang benar-benar rampung, maka selanjutnya pihak Lapas Gunungsitoli akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Ham pembangunan 8 Satuan Kerja (satker) Kemenkumham seperti lapas, rutan, bapas, rupbasan, kantor imigrasi, rudenim dan balai harta peninggalan.

“Bapak Bupati Nias sangat setuju dan mendukung pengembangan perkantoran Kemenkumham di wilayahnya,” kata Soetopo Barutu.

Dilanjutkankanya, pembangunan Satuan Kerja Kemenkumham di Kepulauan Nias tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi maupun berpotensi pada kemajuan Pulau Nias, salah satunya memberikan pelayanan deket dengan masyarakat, dan tidak lagi memindahkan warga binaan ke luar pulau Nias akibat overkapasitas.

“ Selain meningkatkan perputaran ekonomi, pembangunan ini pasti akan mempekerjakan kurang lebih 300 Aparatur Sipil Negara di 8 satker Menkumham ini. Dan pastinya akan berdampak pada perputaran ekonomi,” jelasnya singkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00