Wacana Aplikasi Peduli Lindungi dalam Pembelian Migor Mendapat Sorotan dari Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara.

Hendro Susanto.jpg

KBRN, Medan: Wacana pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah menuai beragam komentar dari berbagai pihak.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto, saat dihubungi RRI Senin (4/7/2022) mengatakan Fraksi PKS tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut.

“Kita menolak mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng. Ini merupakan respon kami setelah melakukan kajian dan diskusi bersama staf ahli,” katanya.

Hendro menjelaskan, akar permasalahan minyak goreng bukan pada aplikasi dan lonjakan konsumsi tetapi ada pada sisi produksi dan distribusi. Pihaknya sudah melakukan diskusi dengan beberapa pihak bahwa untuk konsumsi minyak goreng masih standar.

Menurutnya pemerintah harus menyadari, bahwa kebijakan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam pembelian minyak goreng hanya menyusahkan masyarakat.

“Jadi jangan secara prinsip trial by error alias coba-coba namun tidak menyelesaikan akar masalahnya,” ungkap Hendro.

Sementara itu Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, mengatakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pembelian minyak goreng curah tatanannya pada saat di lapangan dan berada pada level pedagang pengecer yang ada di kedai sampah kemungkinan implementasinya tidak berjalan baik.

“Sebenarnya kalau kita lihat dari grand design utamanya ini bagus, artinya pemerintah ingin memantau perkembangan ataupun pendistribusian minyak goreng dari produsen bener-bener nyampe ke tangan konsumen,” kata Gunawan.

Namun dirinya menggarisbawahi, jika aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk memantau perkembangan penjualan atau distribusi minyak goreng di tingkat produsen ke pedagang pengecer, langkah ini akan efektif. Tetapi tidak akan maksimal pada tingkat konsumen di level terakhir.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar