Iklim Jasa Konstruksi di Sumut Tidak Sehat, ASTTI Minta Perhatian Gubernur

KBRN, Medan : Ketua DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Sumatera Utara (Sumut) Saut B Pardede meminta perhatian Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, untuk mengatasi persaingan usaha jasa konstruksi yang tidak sehat di daerah ini.

Menurut Saut, hampir seluruh asosiasi di Indonesia mengalami kemunduran, baik asosiasi profesi maupun asosiasi perusahaan. Hal itu menurut Saut salah satunya diakibatkan peraturan yang berubah-ubah.

"Akibat peraturan yang sering berubah-ubah, ini sering muncul tiba-tiba dan secara cepat berubah kembali, sehingga anggota kesulitan terutama dalam mengurus atau memperpanjang sertifikat," kata Saut dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD ASTTI Sumut di Medan, Kamis (02/12/2021).

Saut mencontohkan, perubahan Undang-undang No 18/1999 menjadi Undang-undang No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengubah struktur kepemimpinan di sektor konstruksi, terutama tidak ada lagi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di daerah.

"Hal ini menyebabkan dalam mengurus sertifikasi yang selama ini ditangani LPJK menjadi mandek karena sertifikasi yang diterbitkan di pusat sangat lama," ujarnya.

Saut menambahkan, persoalan lain yang juga menjadi permasalahan di sektor konstruksi adalah terus bermunculannya asosiasi-asosiasi baru tanpa adanya penataan.

"Asosiasi profesi ada 60 yang terakreditasi. Kalau tidak ditata dengan baik, akan timbul persaingan perebutan anggota yang tidak sehat. Hal ini sudah terjadi dan harus dipikirkan ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Saut, langkanya pasar konstruksi saat ini akibat dialihkannya anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, menjadikan pasar konstruksi sangat surut dan tidak dikelola dengan baik. 

"Justru dalam kondisi pasar yang semakin kecil, terjadi persaingan yang tidak sehat," sebutnya. 

Menurut mantan Ketua Gapensi Sumut ini, jika tidak ada satu kesepahaman antar asosiasi maka pembinaan di sektor konstruksi akan sangat mundur. Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberi perhatian atas masalah ini, dengan membuat satu kebijakan untuk menata pasar konstruksi sehingga terjadi persaingan atau iklim yang sehat.

"Mohon gubernur kiranya ini menjadi perhatian, dengan adanya aturan di tiap daerah untuk menata pasar di sektor konstruksi, yang dapat membuat kebijakan, satu kesepahamaan semua stakeholder sehingga tercipta iklim yang sehat," ujarnya.

Mewakili Gubernur Sumut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Bambang Pardede mengatakan Musda DPD ASTTI Sumut dalam rangka penyusunan pengurus dan program kerja ke depan, diharapkan menjadikan ASTTI  dapat bekerja lebih baik dan lebih profesional dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Sumut. 

Terkait kendala-kendala yang disampaikan yang membuat iklim jasa konstruksi Sumut tidak sehat, Bambang mengatakan pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi harus duduk bersama membahas masalah ini.

"Sudah saya catat semua. Pelelangan banting-banting harga, ini yang harus kita bahas bersama masyarakat jasa konstruksi, termasuk kami sebagai pemerintah, supaya ke depan menyikapi aturan yang ada. Kita bisa bersinergi untuk menawar kepada zona yang betul-betul bisa bekerja dengan kualitas yang baik," pungkasnya.

Sementara Ketua Umum DPP ASTTI Dedy Adyaksa memgatakan Musda ini digelar untuk memenuhi amanat AD/ART ASTTI yang diselenggarakan setiap lima tahun. 

Ia memberi apresiais ASTTI Sumut di bawah kepemimpinan Saut Pardede yang dapat melaksanakan Musda ke empat di Sumut. Ia berharap pengurus baru nantinya bisa bekerjasama dengan semua stakeholder, terutama Pemprov Sumut dan lembaga terkait lainnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar