Fraksi PDI Perjuangan Harapkan RTRW Kota Medan Kedepan Lebih Konprehensip

Juru bicara fraksi PDIP DPRD Medan Daniel Pinem membacakan pendapat fraksinya.jpg

KBRN, Medan: Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemko Medan 2021-2041 yang menggantikan Perda RTRW Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 akan  lebih konfrehensif dan sejalan dengan kebijakan strategis nasional.

Hal ini dikatakan juru bicara Fraksi PDPI Perjuangan DPRD Medan Daniel Pinem yang  membacakan pendapat fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan Tentang RTRW tahun 2021 s/d 2041 pada sidang paripurna DPRD Medan, di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa(29/11/2021).

Dikatakan, RTRW Kota Medan 2021-2041 sudah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain pembangunan jalan tol Medan-Binjai, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, rencana pembangunan terminal tipe A, dan pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).

Selain itu, kata Daniel Pinem ,fraksi PDIP DPRD Medan mendesakPemko  Medan  menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan Medan Marelan.

"Karena dari pengamatan kami masyarakat yang tinggal dikawasan Medan Utara masih banyak yang belum memiliki rumah, dan tinggal didaerah kumuh serta bantaran sungai,”kata Daniel.

Demikian juga dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Fraksi PDIP mengharapkan agar disesuaikan  dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW, minimal 30 persen untuk RTH publik dan 10 % RTH private dari luas wilayah administratif yang ada.

Dikatakan,RTH publik di Kota Medan saat ini hanya 16,7 % ,masih ada kekurangan 3,5 %,sehingga Pemko harus membangun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tahun 2021 ini.

Dikatakannya,fraksi PDIP  juga mendesak Pemko Medan untuk menyediakan ganti rugi  bagi warga yang terkena dampak wilayahnya berubah menjadi ruang terbuka hijau.

"Demikian juga dengan pembangunan/perluasan drainase yang menggunakan tanah warga masyarakat agar Pemko Medan meng-alokasikan anggaran ganti rugi tanah setiap tahun anggaran, dengan mempertimbangkan tanggapan, saran dan masukan yang kami sampaikan," ungkap Daniel.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Medan didampingi para wakil ketua seperti Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrumsyah, sejumlah anggota DPRD Medan baik secara langsung maupun virtual serta dihadiri Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi sejumlah pimpnan OPD dan staf.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar