Ombudsman Minta Pemda di Sumut Serius Perbaiki Pelayanan Publik

KBRN, Medan : Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah daerah (Pemda) di Sumut lebih serius memperbaiki pelayanan publik pada tahun 2022. Selama ini, banyak Pemda yang belum menjadikan perbaikan layanan publik sebagai program penting dan cenderung diabaikan.

"Sikap Pemda itulah yang menjadi salah satu penyebab kondisi layanan publik di Sumut belum baik," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, di Medan, Selasa (30/11/2021).

Padahal, lanjut Abyadi, pelayanan publik adalah cermin kehadiran negara di tengah masyarakat. 

"Negara disebut hadir ketika mampu memberi layanan prima kepada masyarakat. Layanan yang mudah diakses, tidak berbelit dan tanpa pungutan liar," tegas Abyadi.

Menurut Abyadi, untuk mengetahui bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Sumut belum baik, bisa diukur dari beberapa hal. Pertama, hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang setiap tahun dilakukan Ombudsman RI sejak 2016 hingga 2021.

Hasil penilaian itu menggambarkan rendahnya kepatuhan pemerintah daerah di Sumut terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Padahal, UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan seluruh unit layanan publik (termasuk Pemda) untuk menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan publik. 

"Tapi apa yang terjadi? Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masih rendah. Dari 19 Pemda di Sumut yang dinilai oleh Ombudsman sejak 2016-2019, hanya 8 Pemda atau 0,4% yang meraih predikat Zona Hijau (kepatuhan tinggi)," ungkap Abyadi.

Ketika ditanya hasil penilaian Ombudsman tahun 2021, Abyadi Siregar belum bisa menjelaskan karena hasil penilaian tahun 2021 baru akan rilis sekitar pertengahan Desember 2021. Namun ia menggambarkan tidak banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian indikator kedua belum baiknya pelayanan publik di Sumut dapat dilihat dari banyaknya laporan masyarakat ke Ombudsman sepanjang tahun. Tahun 2019 misalnya, 54,9% merupakan laporan terkait Pemda. Sedangkan tahun 2020 sebanyak 44,8% merupakan laporan terkait Pemda. Tingginya laporan terkait Pemda ini menjadi gambaran kualitas layanan publik yang diselenggarakan Pemda masih rendah.

Ketiga, lanjut Abyadi, juga bisa diukur dari rendahnya responsibilitas Pemda dalam menindaklanjuti laporan pengaaduan masyarakat. Termasuk dalam menindakpanjuti penyelesaian laporan yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. 

"Karena itu, untuk percepatan penyelesaian laporan terkait Pemda, saat ini Ombudsman RI Perwakilan Sumut bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Sumut. 

"Sinergi ini sangat membantu percepatan penyelesaian laporan yang ditangani Ombudsman," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar