Penyaluran BLT Dana Desa di Sumut Rendah

KBRN, Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendorong percepatan realiasasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa    kepada masyarakat, sehingga dapat segera dimanfaatkan di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebab hingga kini, baru dua daerah di Sumut yang menyalurkan bantuan tersebut hingga Juli 2021. Sementara daerah lainnya penyalurannya masih sampai Mei, bahkan ada yang Januari 2021.

“Kita berharap seluruh kabupaten/kota menyegerakan ini, karena masyarakat kita sangat membutuhkan bantuan dalam kondisi perekonomian sulit sekarang ini,” ujar Edy Rahmayadi usai mengikuti Rapat Koordinasi Virtual bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan kementerian terkait, serta sejumlah gubernur, dalam hal penanganan pandemi Covid-19, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sabtu (24/7/2021). 

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspan Sofian menambahkan, hingga kini, Pemprov Sumut sudah dua kali menyurati pemerintah kabupaten/kota, meminta untuk mendorong percepatan penyaluran BLT DD, sebab dana dimaksud sejatinya sudah tersedia. Meskipun sebagian besar di provinsi lain, juga terjadi hal serupa.

“Yang sudah mencapai bulan Juli (penyaluran BLT DD) baru Nias Selatan, dan Pakpak Bharat yang sampai Juni 2021. Sementara yang lainnya masih sampai Mei, bahkan ada yang Januari,” sebut Aspan.

Aspan menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kendala yang dihadapi adalah para Kepala Desa terlambat menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk itu Pemprov Sumut berharap pendamping desa dapat membantu percepatan pengesahan APBDes tersebut.

“Demikian juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar dapat mendorong realisasi anggaran yang sudah kita programkan untuk bantuan kepada masyarakat,” pungkasnya. 

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi, Menteri Keuangan Sri Muliani menyampaikan data perkembangan kebijakan perlindungan sosial, khususnya penyaluran BLT DD yang hingga kini persentasenya masih rendah. Sebanyak 161 daerah (37,10 persen dari 434 daerah), realisasinya di bawah 15 persen dari anggaran. Hanya 22 daerah (5,07 persen) yang penyalurannya sudah di atas 50 persen, berdasarakan data per 22 Juli 2021.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00