Pemprov Sumut Minta Dukungan Pusat Terkait Infrastruktur dan Event Dunia di Danau Toba

KBRN, Jakarta : Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah  meminta dukungan pemerintah pusat untuk membantu melengkapi fasilitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), mulai dari rumah sakit, infrastruktur jalan hingga mendorong adanya event bertaraf internasional yang saat ini sudah mulai dilakukan, di antaranya Danau Toba Rally 2021.

"Danau Toba magnetnya sudah ada, kalau ditambah event lagi pasti bisa menarik wisatawan lebih banyak," kata Musa Rajekshah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengembangan lima DPSP di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Ia menuturkan, saat sudah mulai dilakukan event bertaraf internasional yakni pada 11-12 Desember ada Danau Toba Rally. 

"Dulu pernah juga tahun 1996-1997 Rally kejuaraan dunia dibuat, tapi tahun 1998 hilang karena ada krisis moneter, target kami 2023 bisa buat kejuaraan rally dunia lagi dan mohon dukungannya," ujar Ijeck, sapaan Musa Rajekshah.

Ijeck menjelaskan, track yang dipakai dalam kejuaraan rally tersebut berada di kawasan Aek Nauli. Menjadi event berkelas dunia, dibutuhkan fasilitas di antaranya fasilitas rumah sakit dan infrastruktur jalan. 

"Dahulu rally dunia kendalanya juga ada di rumah sakit dan beberapa hal lainnya. Jadi kami berharap, kalau bisa tidak hanya di Porsea saja rumah sakit dibangun, karena di kawasan Danau Toba ada tujuh Kabupaten dan kalau bisa dibuat juga rumah sakit di Samosir dan Parapat agar tidak jauh ke Porsea," ujarnya.

Ijeck pun mengucapkan terima kasih karena pemerintah pusat akan membangun pelabuhan kapal di Kawasan Sigapiton. 

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah majukan Sumut melalui Danau Toba," ujarnya.

Selain rumah sakit, Ijeck juga berharap beban pembangunan infrastruktur jalan dari Provinsi jatuh ke nasional. 

"Kita beban jalan provinsi ada 3.000 km lebih, kalau boleh dialihkan ke nasional," ujarnya.  

Sementara itu untuk keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dahulu mencapai  15.732  KJA kini hanya tinggal 9.022 KJA lagi. Pemerintah terus berusaha mengatur KJA tersebut demi keseimbangan ekosistem dan kualitas air Danau Toba.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut yang memimpin rakor mengatakan saat ini sudah ada platform untuk memantau pengembangan lima DPSP tersebut. Platform ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan lima DPSP. 

"Kami sudah membuat satu platform di mana kita bisa mengevaluasi setiap progres project yang dibuat di tempat masing-masing," kata Luhut.

Rakornas ini merupakan rakornas kedua sejak 2020 dengan mengangkat tema komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pariwisata dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Beberapa isu yang dibicarakan adalah terkait terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar