UMKM Miliki Andil Besar bagi Pertumbuhan Ekonomi NTB

KBRN, Mataram : Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki andil besar dalam perputaran ekonomi. Besarnya dampak yang timbul dengan keberadaan UMKM ini patut disyukuri karena tidak hanya menguntungkan para pelaku semata tetapi juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Kepala Dinas Kopersi dan UKM (Kadiskop UKM) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyhuri, Selasa (9/8/2022) menyebutkan, perputaran uang dari sektor UMKM sangat besar atau lebih dari setengah perekonomian di NTB.

“Kalau kita bicara pelaku UMKM dikalikan 5 orang maka lebih dari satu juta orang pelaku. Sehingga memiliki andil besar bagi perputaran ekonomi didaerah kita ini,” katanya.

Masyhuri mengakui jika NTB memiliki tiga sektor adalan besar yakni pariwisata, pertanian dan pertambangan. Maka sangat tepat jika pelaku UMKM dan industry ekonomi kreatif sebagai pilihan tepat sebab NTB juga bergerak di sektor pariwisata.

“Jadi ini bisa memutar perekonomian kita yang secara langsung itu bisa berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Penguatan pelaku UMKM lanjutnya, berbagi dengan dinas dan instansi lain. Khusus untuk Diskop UKM, menjadi tempat untuk membina dan mencipktakan SDM mempuni. Diskop UKM NTB dalam hal ini menjadi bengkel UKM sehingga apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan bagi para pelaku UMKM menjadi pendampingannya.

“Jadi semuanya kita lakukan mulai dari SDM, kapasitasnya, mengurus perijinannya, mengkakses permodalannya dan akses pasarnya, itu semua menjadi pendampingan kami yakni Diskop UKM NTB,” paparnya.

Hal itu semua lanjutnya, kontinyu dilakukan bersinergi dan bermitra dengan berbagai pihak baik itu nasional, dunia internasional (lembaga PBB) untuk bekerjasama membangun perekonomian NTB melalui sektor UMKM.

Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri gencar-gencarnya dilaksanakan. Rapat dengan kabupaten kota dilakukan untuk membahas agar pelaku UMKM on boording di e-katalog LKPP.

“Kita harap pada akhir Desember 2022 memasang target 11 ribu. Kita kasi sama-sama seribu kabupaten kota termasuk provinsi seribu. Walaupun kami tahu masih banyak yang harus dibenahi agar bisa on boording,” tegasnya.

Terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar bisa on boording yakni, NIB, KTP, NPWP dan Keterangan Usaha. Dari catatan yang ada baru sekitar 2 ribu UMKM yang memiliki NIB.

“Ini terus kita genjot agar seluruh persyaratannya terpenuhi agar semuanya bisa on boording di e-katalog LKPP. Di NTB masih rendah capaiannya sehingga ini terus untuk kita tingkatkan bersama,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar