Sumbawa Bebas PMK, Pemerintah Jangan Larang Kirim Ternak

Haji Lalu Budi Suryata.jpeg

KBRN, Mataram : Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak warga di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Pulau Lombok memerlukan perhatian intensif berbagai kalangan terlebih pemerintah provinsi melalui OPD tehnis ataupun yang terkait.

Virus yang menerjang hewan ternak terlebih sapi dan kambing adalah persoalan yang sangat meresahkan masyarakat utamnya peternak.

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat asal Kabupaten Sumbawa Haji Lalu Budi Suryata prihatin dengan adanya penyakit mulut dan kuku yang menyerang petani ternak saat ini.

“Kondisi ini sangat menyulitkan bagi peternak kita khususnya baik peternak  di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pemerintah provinsi harus bersikap cepat dan cermat juga bijaksana dalam hal ini. Pemerintah provinsi tidak boleh gegabah melarang pengiriman ternak asal Pulau Sumbawa ke luar daerah,” katanya, Selasa (5/7/2022).

“Karena hal ini sangat memukul peternak Pulau Sumbawa khususnya kabupaten Sumbawa dan bahkan saat ini mereka sangat menjerit sebab ternak-ternak mereka tidak terjual,” tambahnya.

Solusi yang paling rasional menurut Politisi PDIP NTB ini adalah, meningkatkan peran dan fungsi karantina hewan dan holding ground di Badas, agar lalu lintas hewan yang akan terkirim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga sapi-sapi yang terkirim adalah ternak sapi yang sehat dan bebas PMK.

Selanjutnya, PMK adalah kejadian luar biasa, maka pemerintah provinsi segera melaksanakan vaksinasi massal untuk mencegah penularan PMK.

“Sekali lagi saya berharap pemerintah jangan menghentikan pengiriman atau penjualan ternak asal Sumbawa karena kabupaten Sumbawa khususnya sudah terbebas dari PMK, seharusnya daerah-daerah yang perlu di waspadai terkait PMK ini adalah Aceh dan Jawa Timur. Sekali lagi bukan kabupaten Sumbawa,” tegasnya.

Lalu Budi Sruyata mengungkapkan, dalam rangka antisipasi terhadap penyebaran PMK ini juga, pemerintah pusat harus meninjau pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2016 yang di revisi menjadi PP Nomor 11 tahun 2022 tentang pemasukan ternak dari luar negeri khususnya negara India dan Brazil.

Pasalnya negara Indonesia mengimport ternak dari negara India dan Brazil yang notabene adalah negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar