Pajak Sarang Burung Walet Belum Bisa Dieksekusi

Pendapatan Pengusaha Sarang Burung Walet, sangat menjajikan, namun belum bisa dikelola pajaknya.jpg

KBRN, Dompu : Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sudah menggagas pemberlakuan pajak bagi pebgusaha sarang burung walet. Peraturan daerah untuk memperkuat landasan hukum dalam penarikan pajak itu, juga sudah di rancang. Namun, perda yang diajukan itu, hingga kini masih dalam taraf pembahasan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dompu, Armansyah mengatakan, ada beberapa pasal yang jika dipaksakan untuk disahkan, akan beimbas pada perosalan hukum. Pasal itu, mengatur bagaimana mekanisme penarikan pajak bagi sarang burung wallet yang bagunannya menjadi satu dengan tempat tinggal atau bangunan toko.

“Secara data mereka terdaftar sebagai hunian atau tempat usaha dari IMB-nya. Nah, yang bisa ditarik adalah IMB yang menyebutkan bahwa bangunan itu tertulis usaha sarang burung walet,” katanya, Senin (24/1/2022).

Bapenda akan berkoordinas dengan Dinas Perijinan terpadu, untuk mendata banguna-bangunan yang perutukannya ganda. Sebab, jika dipasakan, akan berimbas pada pajak ganda, selain bangunan hunian dan usaha sarang burung wallet. Saat ini, meski belum perdanya belum disahkan, Bapenda hanya masih memberlakukan penarikan pajak sarang burung wallet dengan IMB usaha.

Penarikan pajak usaha sarang burung wallet itu, masih dilakukan di wilayah-wilayah pinggiran seperti kecamatn Pekat, Kilo dan Hu’u. Pearikan pajak ini juga dilakukan bagi pengusaha sarang burung wallet yang berada di perkotaan, namun khusus untuk bangunan yang terpisah.

“Tarifnya kita mengacu pada Perbup. Dan itu penerapannya masih senilai pajak bangunnya, sementara untuk produksinya, belum diberlakukan, sebab rata-rata pengusaha sarang burung wallet belum jujur tentang pendapatannya,” jelasnya.

Armansyah mengaku sering mendapat tentangan tekait dengan penerapan pajak sarang burung wallet ini. Sebab, asumsi pengusaha, pendapatan dari sarang burung wallet itu, tidak memerlukan pemeliharaan dan burung waletnya datang sendiri. Namun, Armansyah menegaskan, penarikan pajak sarang burung wallet itu, didasari atas undang-undang Dasar 1945, pasal 33.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar