Masker Produksi UMKM Tidak Terserap, Legislatif Minta Pemda Profesional

Haji Haerul Warisin.jpg

KBRN, Mataram : Geliat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mulai terlihat meski terdampak covid-19. Para pengrajin dan industri rumahan berangsur-angsur pulih setelah terpuruk belakangan ini.

Aktifitas usaha kembali menunjukkan progres, seiring dengan banyaknya produk UMKM yang diserap oleh pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. 

Masker salah satu produk rumahan dari para pengrajin yang mendapatkan manfaat dari JPS Gemilang tersebut. Para pengrajin berlomba-lomba membuat masker yang dipasok untuk kebutuhan JPS Gemilang.

Belakangan para pengrajin tidak bisa tersenyum karena banyak dari masker yang diproduksi tidak banyak diserap.

Anggota Komisi II DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Haji Haerul Warisin, Rabu (8/7/2020) menyebutkan bahwa penyerapan hasil produksi para pengrajin lokal atau UMKM ini harus dilakukan mengingat gubernur dan wakil gubernur memiliki kepedulian yang tinggi terhadap para UMKM didaerah ini.

"Itu yang kita minta kepada dinas koperasi karena dia yang ditunjuk untuk mencari UMKM-UMKM yang mana yang harus dipergunakan. Jadi data-data itu yang kita minta tapi kenyataannya tidak bisa kita peroleh," urainya.

"Bahkan saya dapat informasi sana sini bahwa hanya satu tempat dibikin apa-apa ini. Yang diberikan UMKM Lombok Tengah misalnya tapi UMKM ini tidak bisa berbuat banyak kemudian diserahkan ke Selagek Lombok Timur. Demikian juga lainnya sehingga semuanya bermuara di Selagek. Jadi ini bukan UMKM namanya tapi pesanan," sambungnya.

Menurut Haerul Warisin, hal ini sangat merugikan pemerintah baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas dan lain sebagainya. Pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dapat datang langsung ke UMKM yang ada di Selagek Lombok Timur untuk melakukan pemesanan dengan kualitas dan harga sesuai yang diinginkan.

"Di JPS ini indikasi makelarnya banyak sekali baik makelar beras, makelar masker dan makelar-makelar yang lain. Sehingga ini menjadi tidak bagus. Makanya saya atas nama DPRD NTB lebih-lebih Komisi II DPRD NTB lebih setuju kalau pak gubernur memberikan uang langsung kepada masyarakat," imbuhnya.

Jika sudah ada bay name bay adres lanjutnya, maka masyarakat penerima manfaat dapat ditransferkan agar mereka bisa membeli kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan.

"Jadi memberdayakan UMKM dengan harapan bisa hidup ditengah corona sangat tepat jika dilakukan dengan profesional," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Haji Wirajaya Kusuma mengakui adanya laporan produksi masker yang lebih dan tidak terserap.Masker yang sudah di produksi lebih itu di luar UMKM yang sudah di kontrak oleh Pemrpov. 

Karena sejauh ini Pemprov sudah melakukan kontrak dengan sejumlah UMKM dan sudah menentukan berapa jumlah yang harus di produksi.

"Kita sudah melakukan klarifikasi kepada para pelaku UMKM tersebut. Sehingga kedepan para pelaku UMKM agar lebih jeli dan memastikan kontrak kerjanya serta dengan siapa bekerjasama. Supaya kejadian yang serupa tidak terulang lagi," ujarnya.

Asisten II Setda NTB Ridwan Syah mengakui belum menerima laporan resmi terkait adanya ribuan masker yang tidak terserap. Namun, ia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB untuk mencarikan solusinya.

"Kebutuhan masker pada program JPS Gemilang sudah di targetkan sebanyak sejuta masker, bahkan bisa lebih karena ada kebutuhan masker untuk anak-anak juga," tandasnya. 

Untuk itu ia mengharapkan keterlibatan UMKM kedepannya bisa kebih banyak lagi. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00