Komisi V DPRD NTB Minta Dikbud Jangan Takut Jika Fee DAK Tidak Benar

Haji Lalu Budi Suryata.jpeg

KBRN, Mataram : Komisi V DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan adanya dugaan penyimpangan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.

Anggota Komisi V DPRD provinsi NTB Haji Lalu Budi Suryata mengatakan bahwa klarifikasi dari pemerintah dalam hal ini dikbud NTB dinilai sangat penting dilakukan agar tidak bias ditengah masyarakat.

“Saya atas nama Komisi V sangat menyayangkan dan menyesalkan terjadinya hal tersebut, karena kalau hal ini terus dibiarkan mengambang dan tidak ada penjelasan atau klarifikasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Dikbud, saya khawatir kredibilitas daerah di pertaruhkan dalam hal ini,” ungkapnya, Selasa (9/8/2022).

Ia menegasakan, Dikbud dalam hal ini lebih mawas diri dan melakukan koreksi secara internal yang lebih masif dan terbuka kepada publik. Karena jika itu tidak benar (kita tidak salah-red) kenapa harus takut di publikasi.

“Sekali lagi, publikasi penting dalam konteks ini, oleh karena itu saya sarankan, pertama pengelolaan dana DAK harus lebih transparan dengan melibatkan steakholder yang lebih luas, khususnya sekolah-sekolah yang terlibat dalam penggunaan dana DAK, yang kedua Pemerintah daerah dalam hal ini Sekda bersama dinas tekhnis dalam hal ini Dikbud, wajib melakukan klarifikasi terhadap polemik penggunaan dana DAK termasuk dugaan transfer dana ke salah satu petinggi partai politik sebagai bagian dari fee proyek DAK, semuanya harus di klarifikasi secara terang benderang, karena jika kita tidak bersalah kenapa kita mesti takut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi pada konferensi pers Sosialisasi DAK Dinas Dikbud NTB didampingi Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (8/8), meminta kejelasan data atau bukti dari pihak yang memunculkan dugaan fee DAK lingkup Dikbud NTB. Jika ada keterlibatan dari ASN,  maka akan ada tindakan tegas.

“Saya mohon diperjelas fee itu, agar ini menjadi masukan kami supaya mengawal DAK lebih baik. Kalau ada fee ke aparat kami, akan kami lakukan tindakan. Kami lebih serius mengawal ini. Jika Dikbud NTB mengetahui ini, jangan lakukan pembiaran, lebih cepat bergerak, kalau ada tindakan maladministrasi, segera dilakukan tindakan,’’ ungkapnya. 

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan mengatakan, isu dugaan fee DAK di lingkup Dinas Dikbud NTB menjadi pemicu pihaknya untuk semakin lurus dan baik dalam bekerja. Ia mendapatkan informasi dugaan fee DAK justru dari pemberitaan di media dan mengagetkannya.

“DAK Dinas Dikbud NTB tahun ini menggunakan sistem swakelola Tipe 1. Swakelola Tipe 1 Swakelola yaitu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dalam hal ini Dinas Dikbud NTB,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar