Ratusan Kendaraan Dinas Lama Milik Pemda Lobar Menunggu Dilelang

Randis Lama_(foto_rr).jpg

KBRN, Lombok Barat : Ratusan Kendaraan Dinas (Randis) lama, baik roda dua maupun roda empat   menumpuk hingga berkarat di belakang kantor dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah-OPD jajaran Pemerintah Daerah Lombok Barat.

Kendaraan yang terlihat sudah usang dan sebagian besar bahkan  rusak  

Pemerintah Lombok Barat sudah mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang-KPKNL, untuk melelang ratusan kendaraan tersebut. Namun keputusan lelang tersebut  masih harus menunggu, karena banyak instansi  yang  mengajukan pelelangan sejumlah kendaraan dinas,  karena sudah dianggap lama dan termakan usia,  termasuk dari pemerintahan pusat.

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- BPKAD Lombok Barat H. Fauzan Husniadi mengakui  ratusan Kendaraan Dinas (Randis red.) lama yang ada di Organisasi Perangkat Daerah-OPD sudah diajukan dalam daftar pelelangan.

Menurutnya, Pelelangan ratusan kendaraan dinas tersebut   harus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga  kendaraan-kendaraan  dinas yang sudah mencapai batas umurnya  tersebut menumpuk lantaran pelelangan tidak bisa dilakukan langsung oleh pemda sendiri.

“Memang OPD sudah mengajukan data kendaraan dinas lama  yang sudah melampaui umur pakainya untuk dilelang kepada kita. Namun permasalahan  lelang kendaraan itu tidak bisa  dilakukan oleh kita, tapi harus melalui   KPKNL,” beber H. Fauzan Husniadi, kepada RRI  diruang kerjanya, Rabu (29/06/2022).  

Fauzan menambahkan aturan proses lelang, mulai dari pelaporan dan pengajuan pelelangan dari tiap OPD. Selanjutnya  data itu diajukan ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Dishub Lombok Barat, untuk dilakukan pengecekan dan dipersentasekan  kondisinya.

“Dari hasil pengecekan dan persentase tersebut  dikirim ke KPKNL untuk kemudian menaksir kisaran harga lelang yang layak,” jelasnya.

Upaya ini menurut Fauzan sebagai bagian dari penertiban administrasi dan mendeteksi angka riil biaya yang dibutuhkan untuk operasional randis di lingkup Pemda Lombok Barat. (RYAN Muchdar)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar