Tindak Lanjut MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemda Lombok Utara Gelar Sosialisasi

KBRN, Lombok Utara : Guna menindaklanjuti MoU dengan Pemerintah Daerah Lombok Utara, BPJS Ketenagakerjaan NTB menggelar sosialisasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), BPJS Ketenagakerjaan difokuskan untuk Tenaga Non ASN di lingkungan Pemkab. Lombok Utara. Kegiatan dibuka langsung Pj. Sekda Anding Duwi Cahyadi, SSTP., MM di Aula Bupati, Rabu (26/1/2022).

Pj. Sekda Anding pada momen itu menyampaikan peran pemerintah mulai dari pusat hingga daerah menyukseskan program BPJS Ketenagakerjaan. Karenanya, Pemda siap menganggarkan biaya BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, anggaran juga disiapkan untuk biaya BPJS Kesehatan.

"Biaya BPJS Ketenagakerjaan kisaran 700 juta sedangkan BPJS Kesehatan sendiri sebagai pengganti Kartu KLU Sehat Pemda harus menyiapkan anggaran kisaran 24 Milyar. Kita mendapatkan subsidi dari Pemprov NTB sebesar 5 Milyar jadi kita harus siapkan 19 Milyar," ungkapnya.

Ia menjelaskan tahun 2022 pihaknya bisa mengcover sekitar 4.941. Kedepan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi untuk upaya menjaga tenaga non ASN dari kecelakaan kerja,” bebernya.

Menurut Pj. Sekda KLU ini, tujuan dari diberikannya BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin dan menjaga tenaga kerja non ASN di wilayah KLU guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat melaksanakan pekerjaan. Dalam konteks itulah, katanya lagi, peran pemerintah dibutuhkan.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Adventus menjelaskan pentingnya para tenaga kerja non ASN mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dalam upaya menjaga resiko seperti kecelakaan saat kerja dan hal lain yang tidak diinginkan dikarenakan biaya perawatan kala sakit ditanggung penuh oleh pemerintah. 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, tutur Adventus, BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah bekerja sama dengan RSUD KLU. Harapannya, pelayanan yang diberikan pada peserta BPJS Ketenagakerjaan nantinya berupa fasilitas kelas satu.

"Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKN," imbuhnya

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB ini, BPJS sendiri dibagi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Masing-masing memberikan perlindungan untuk kesehatan secara mendasar bagi masyarakat secara umum dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia baik informal maupun non formal.

Sosialisasi dan diskusi dilanjutkan dengan penyerahan santunan kematian kepada pekerja informal diterima oleh ahli waris sebesar 42 juta rupiah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar