Mendagri : OTT Kepala Daerah Berdampak Pada Kepercayaan Publik

KBRN, Mataram : Kepala daerah dapat aktif berperan untuk menekan dan mengantisipasi tindak pidana korupsi yang selama ini masih marak terjadi, khususnya pada pengadaan barang jasa pemerintah. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, di awal tahun 2022 ini terdapat beberapa kepala daerah terlibat kasus hukum diantaranya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Ini menjadi perhatian kita, tidak hanya berdampak individu pada yang bersangkutan, melainkan pada sistem pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah kita baik pusat maupun daerah," jelasnya Tito Karnavian yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri tersebut, Senin (24/1/2022) pada rapat evaluasi program strategis pemerintah yang dipimpin oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP, Mataram secara virtual.

Ditambahkan Mendagri, banyak pimpinan daerah yang memiliki prestasi luar biasa dan telah melakukan kinerja yang sangat baik. Namun karena tersandung masalah hukum tentunya akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Karena itu, Mendagri mengajak kepada seluruh pimpinan kepala daerah baik Gubernur, Bupati Walikota seluruh daerah untuk sama-sama memberantas praktek tindak pidana korupsi semaksimal mungkin.

Disebutkan Mendagri, dengan pemerintahan yang bersih, maka banyak manfaat yang bisa di dapatkan daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan hasil daerah, dan lainnya. Salah satu faktor utama meningkatkan kesejahteraan ASN misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik sehingga  salah satu solusi dengan menekan tindak pidana korupsi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar