Panitia Daerah Lampaui Kewenangan

Pemerhati CPNS Kabupaten Dompu, Yudhi Dwi Yudhayana (Baju Putih), saat melaporkan kasus dugaan pelanggaran tes CPNS Kabupaten Dompu tahun 2021, ke Direskrimsus Polda NTB.jpeg

KBRN, Dompu : Diikutkan 8 orang dalam tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), CPNS Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus memanas. Setelah ditemukannya ada dugaan diskriminasi, Pelapor dari Pemerharti CPNS, menemukan hal baru dalam kasus ini. Yudhi Dwi Yudhayana, Koordinator Pemerhati CPNS yang juga pelapor, menemukan adanya kewenangan Panitia Daerah yang melanggar aturan.

Mengutik dari berbagai pemberitaan, Yudhi menarik kesimpulan panitia daerah melampaui kewenangan sebagai panitia. Dalam statemnha, lanjut Yudhi, Sekda Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Peratauan Putra, menegaskan Panitia Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengikut sertakan 8 orang ini, dalam tes susulan. Namun, disisi lain fakta yang ditemukan Yudhi, 8 orang yang mengikuti tes susulan ini, merupakan usulan dari Panitia Daerah.

“Kalau sekda dan panitia daerah hanya menyiapkan sesuatu untuk tes ini, kewenangannya apa mengusulkan 8 orang ini,” katanya, Kamis (20/1/2022).

Hal inilah yang menurut Yudhi, panitia daerah dan Sekda, melakukan pelanggaran adminsitrasi. Dalam Tata Usaha Negara itu, ada tiga hal yang dicari yakni kewenangan, motifnya dan outputnya. Modal inilah yang diyakini Yudhi, bahwa guggatnnya ke PTUN, akan dikabulkan.

Temuan ini, lanjut pria yang juga Advokat ini, menjadi dasar dan bahan untuk membawa kasus ini ke ranah Perdata. Materi gugatannya, lanjut Yudhi, sedang dalam proses penyusunan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, materi gugatan atas temuan ini, akan dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mataram.

Selain menyusun materi gugatan perdata di PTUN, Yudhi juga melaporkan kasus ini ke Polda Nusa Tenggara Barat. Apakah laporan ke Polda ini, membuktikan bahwa Yudhi tidak percaya dengan penanganan laporan di Polres Dompu?, Yudhi menepisnya. Kasus yang saat ini menjadi perhatian publik ini, masuk juga dalam wilayah hukum Polda NTB, sehingga sah-sah saja jika Polda NTB, mengetahui kasus ini.

“Ini hanya back up saja. Toh juga Dompu, masih masuk dalam wilayah hukum Polda NTB,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 8 orang CPNS asal luar daerah, harus diikutkan tes SKB diluar jadwal yang sudah ditentukan. Dugaan diskriminasi antar peserta, semakin mencolok, saat 24 orang CPNS asal Kabupaten Dompu, harus ditolak ikut tes, sebab terlambat memasuki ruangan tes. Panitia daerah berdalih, atas rasa kemanusiaan, harus mengusulkan tes susulan bagi 8 orang peserta asal luar daerah ini.

Sebab, 8 orang yang tinggal di luar daerah ini, baru mengetahui tes SKB sehari sebelumnya. Karena 8 orang ini, harus numpang di BKN regional lain, agar bisa ikut tes SKB. Atas dasar itu, Panitia Daerah Tes CPNS Kabupaten Dompu, bersurat ke BKN, untuk meminta 8 orang ini diikutkan tes SKB susulan di daerahnya masing-masing.

Disisi lain, ada 24 orang peserta CPNS asal Kabupaten Dompu, terpaksa tidak diperbolehkan mengikuti tes SKB, hanya karena terlambat beberapa menit masuk ke ruang tes. Juklak dan Juksi pelaksaan tes CPNS dengan menggunakan Cumputer Assited Tes (CAT) ini, salh satunya mengharuskan peserta datang 60 menit sebelum tes dimulai. Ini untuk proses registrasi dan pemberihan PIN tes.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar