Cara NTB Tangani Calon PMI di Apresiasi Berbagai Pihak

KBRN, Mataram : Pemerintah Provinsi NTB, bersama para bupati/walikota se-NTB telah mencanangkan Program Zero Unprosedural PMI, sejalan dengan  Program "Sikat Sindikat penempatan non prosedural" yang dicanangkan BNP2MI.

Koordinator Bidang Pembinaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yusuf Setiawan dalam siaran pers yang diterima RRI sabtu (4/12/2021) memberikan apresiasi seluruh kebijakan pemerintah provinsi NTB terkit penanganan PMI.

"Calon PMI yang ingin bekerja keluar negeri pertama harus memiliki kompetensi dan harus secara prosedural dan kita harus berkomitmen membasmi pelaku-pelaku/oknum-oknum yang tidak bertanggung," terang Yusuf.

Sementara itu, ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB Mohammadun menjelaskan adanya peluang kerja di Taiwan yang dibuka baru baru ini, menjadi angin segar bagi warga NTB, yang sudah lama menunggu dibukanya pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.

Warga NTB yang mengikuti proses seleksi berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Muhammadun menambahkan, setelah proses seleksi dilakukan, para calon PMI yang lulus akan diperiksa kesehatannya.

Setelah itu diberikan pelatihan bahasa dan keterampilan di BLKLN Lombok Mandiri, sebelum diberangkatkan.

Ia menyebut 150 CPMI Wanita yang mengikuti pelatihan di BLKLN Lombaok Mandiri itu berasal dari seluruh Kabupaten/kota se-NTB dan akan diberangkatkan ke negara penempatan oleh PT. Trias Insan Madani selaku Perusahaan Penempatan TKI Swasta  (PPTKIS) yang akan melakukan pemberangkatan ke Taiwan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar