Kepala Daerah Diminta Perluas Jangkauan Perlindungan Sosial Bagi Non ASN

KBRN, Mataram : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB mengajak para Bupati/Walikota bersama seluruh badan usaha dan perusahaan swasta yang ada diwilayahnya untuk terus memperluas jangkauan pemberian perlindungan sosial ketenegakerjaan atau JAMSOSTEK kepada pekerja pemerintah non ASN.

 Seperti halnya, peserta pada badan usaha swasta/privat sektor dan juga pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, buruh bangunan, pedagang asongan dan seluruh pekerja informal/bukan penerima upah lainnya.

Perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan ini penting, mengingat  manfaatnya yang besar dalam membantu meringankan pekerja dan keluarganya disaat tertimpa musibah atau kecelakaan kerja.

"Dengan menyisihkan sedikit anggaran untuk jamsostek, maka akan menyelamatkan banyak jiwa. Ketika tulang punggung atau pekerja bermasalah maka dengan jamsostek, kehidupan keluarga dan kelanjutan pendidikan anak anaknya bisa dijamin dari santunan yang disediakan di BPJamsostek," ujar Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si diwakili Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gde Putu Aryadi, MH saat membuka dan memberi paparan pada rapat Dewan Pengawas BPJSketenagakerjaan di Mataram, Jumat (3/12-2021).

Sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh dan pekerja, lanjut Aryadi, maka Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2020 telah mengeluarkan Pergub 51tahun 2020 tentang kewajiban kepesertaan  Jamsostek bagi seluruh pekerja, termasuk pegawai non ASN dan peserta program pemagangan.  

Juga telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran, menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi program perlindungan atau pemberian JAMSOSTEK bagi seluruh pekerja kita, termasuk pekerja rentan seperti petani, nelayan, pedagang, peternak dan buruh.

Terkait komitmen ini, Gubernur Dr. Zul meminta kepada seluruh perusahaan atau Badan usaha untuk menyisihkan sebagian alokasi CSR-nya untuk perlindungan sosial bagi pekerja rentan. 

kini seluruh pegawai non ASN dilingkungan kerja Pemerintah Provinsi NTB sudah 100% terlindungi BPJS ketenagakerjaan. Juga Pegawai non ASN di Kabupaten Sumbawa, sudah 100%. Demikian juga untuk pekerja rentan, sebagian Badan Usaha Swasta, sudah mulai mengarahkan CSRnya untuk melindungi pekerja rentan.

"Seperti yang dilakukan oleh PT.Bank NTB syari'ah, yang memberikan perlindungan kepada 14 ribu pekerja rentan, kami sampaikan apresiasi yang tinggi," ujar Gde.

Namun ia mengakui bahwa secara keseluruhan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB untuk sektor formal dan informal masih sangat rendah.

" Rata-rata coverrage untuk sektor formal sebesar 42,62% dan sektor informal 1,80%, sehingga masih banyak PR yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkannya,  baik melalui penganggaran APBD, Dana Desa dan CSR," ungkapnya. 

Untuk itu, Aryadi mengusulkan kepada Dewas agar diprogramkan kegiatan turun  bersama serikat pekerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dan perusahaan akan pentingnya BPJS Ketenegakerjaan ini.

Usulan tersebut, langsung disepakati oleh Sidang dewas, bersama serikat pekerja menjadi agenda utama yang dilaksanakan mulai bulan desember ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar