KBRN, Mataram: Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tersendat. Pemerintah daerah mengakui, keterbatasan lahan menjadi penghambat utama realisasi program yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto rampung pada awal 2026.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyhuri mengatakan, banyak desa dan kelurahan belum memiliki lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan gerai. Sebagian lokasi yang tersedia justru masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga tak bisa dialihfungsikan.
“Kendala kita di NTB mungkin sama dengan daerah lain, yaitu soal lahan,” kata Masyhuri, Kamis (8/1/2026).
Data Diskop UKM NTB menunjukkan, dari total 1.166 KDKMP yang telah berbadan hukum, baru 199 koperasi yang tengah membangun gerai. Jumlah itu masih jauh dari target nasional. Bahkan, dari ribuan koperasi yang terbentuk, baru sekitar seratus lebih yang sudah memiliki gerai dan aktif berjualan.
Padahal, sesuai arahan Presiden Prabowo, koperasi-koperasi tersebut seharusnya mulai memiliki gerai pada Januari 2026 sebagai langkah awal penguatan ekonomi desa. “Artinya, masih ada ratusan koperasi lagi yang masih mencari lahan,” ujar Masyhuri.
Ia menegaskan, gerai koperasi bukan sekadar kantor pengelola, melainkan unit usaha yang menjadi etalase aktivitas ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Tanpa gerai, koperasi sulit menjalankan fungsi bisnisnya.
Dalam sejumlah rapat koordinasi, pemerintah daerah sepakat memprioritaskan pemetaan lahan sebagai langkah awal. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan tanah di setiap desa, sekaligus memantau progres pembangunan gerai.
“Yang masuk dalam portal kemarin ada 400, tapi yang benar-benar sudah terbangun baru 199 gerai,” katanya.
Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah membuka opsi pemanfaatan lahan milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Negosiasi antarinstansi tengah dilakukan untuk memastikan lokasi yang memungkinkan dipakai tanpa melanggar aturan tata ruang.
Dari sisi pendanaan, Masyhuri memastikan anggaran dari pemerintah pusat telah tersedia. Namun, tanpa kepastian lahan, pembangunan fisik belum bisa dikebut.
“Anggarannya ada, tinggal mencari lahan yang pas supaya target Januari ini bisa tercapai seperti yang diinginkan Presiden,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....