DPRD NTB Setujui LKPJ Gubernur NTB 2021

KBRN, Mataram : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengelar rapat paripurna ke-2 dalam rangka penyampaian komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021 serta keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB, bertempat di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi di Mataram, Rabu (18/5/2022). 

Sidang paripurna dipimpin langsung langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi para wakil ketua, mulai dari wakil ketua I  H. Mori Hanafi, Wakil Ketua II, H. Muzihir dan wakil ketua III Abdul Hadi serta dihadiri para anggota dewan, Seketaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL. Gita Ariadi yang mewakili gubernur yang berhalangan hadir serta dan sejumlah Forkominda NTB. 

Sebelum sidang dibuka, Isvie sapaan akrab Ketua DPRD NTB membacakan jumlah anggota yang hadir dari 56 orang total jumlah anggota DPRD NTB yang hadir hanya 44 orang. Namun sesuai dengan tata tertib forum telah terpenuhi sehingga sidang dapat dilanjutkan. 

"Dengan mengucapkan bismillahirohamnirohim rapat paripurna DPRD NTB dalam rangka penyampaian komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur tahun 2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Isvie tidak lupa menyinggung kondisi yang sekarang ini menjadi perhatian dibeberapa daerah di Indonesia yakni Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan. Termasuk yang saat ini tengah menyebar ke NTB. 

"Kita tahu NTB salah satu daerah di Indonesia sebagai pengekspor sapi kedaerah lain. Lebih lagi wabah virus ini muncul mendekati Hari Raya Idul Adha, semoga kita hal ini tidak terdampak bagi peternak di NTB," ungkapnya seraya juga mengucapkan selamat data bagi peserta pusat Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda) Ke - 42 tahun 2022 di NTB. 

Lebih lanjut, Isvie menyampaikan terkait agenda sidang paripurna yang dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan oleh Badan Musyarawah (Bamus) DPRD NTB. Pertama soal penyempaian komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur tahun 2021,  kedua keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap laporan keterangan LKPJ Gubernur NTB. 

Oleh sebab itu, Politisi Golkar ini memberikan kesempatan masing-masing juru bicara komisi untuk penyempaian hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur tahun 2021.

Dari lima komisi yang ada di DPRD NTB terdapat tiga komisi yang membacakan apa yang menjadi hasil pembahasan dimasing-masing komisi. Sedangkan dua komisi lebih memilih tidak membaca namun menyerahkan langsung apa menjadi rekomendasi atas hasil pembahasan LKPJ.  

Pada giliran pertama, diberikan kesempatan pada juru bicara komisi I DPRD NTB yang membidangi masalah pemerintahan, hukum dan HAM yang dibacakan langsung oleh H. Rais Ishak. Kemudian pada giliran kedua diberikan kesempatan komisi II yang membidangi ekonomi yang dibacakan langsung oleh, Lalu Satriawandi. 

Sementara komisi III tidak dibacakan namun langsung diserahkan oleh juru bicara dalam hal ini diserahkan oleh, Naufar Furqoni Farinduan setelah mendapatkan persejuan pimpinan sidang.

Sendangkan komisi IV memilih membacakan langsung  dalam hal ini dibacakan juru bicara, HL. Pelita Putra. Untuk komisi V diserahkan langsung oleh juru bicara, L. Wirajaya seperti yang dilakukan komisi III. 

Setelah semua komisi membacakan dan menyerahkan hasil atas pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2021, Isvie, kemudian mengambil kesimpulan sementara atas LKPJ Gubernur 2021 yang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk diterima dengan memberikan rekomendasi dalam bentuk kepetusan DPRD NTB. 

Oleh sebab itu, Isvie menyerahkan sepenuhnya apakah kesimpulan sementara terdapat disetujui atau tidak dengan menyarakan kepada peserta sidang paripuran. Dengan kompak para wakil rakyat menyetujui. Isvie lalu mengetuk palu sidang setelah para wakil rakyat mengatakan setuju. 

"Sebagai tindaklanjut persetujuan sidang, maka kami akan bacakan rancangan keputusan DPRD NTB," katanya. 

Rancangan keputusan kemudian dibacakan Seketaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad. Setelah selesai dibacakan, Isvie lalu menanyakan kembali apakah rancangan dapat ditetapkan. Para anggota dewan dengan kompak menyatakan dapat setuju. 

Sidangpun langsung ditutup seraya membacaka jika sidang peripurna akan dilanjutkan pada Kamis, 19 Mei 2022 dengan agenda penyampian dan penyerahan Keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur tahun 2021. 

Sementara dalam kesempatan yang sama, Sekda NTB, HL. Gita Ariadi yang dikonfirmasi seusai paripurna berkaitan dengan apa yang menjadi rekomendasi dan keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur tahun 2021 akan ditindaklanjuti. 

"Apa yang menjadi rekomendasi dan keputusan DPRD akan jadi perhatian kami di eksekutif proses penyempurnaan kerja pada 2022 ini dan selanjutnya," tandasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar