Belum Hadirnya Kantor Pengadilan Negeri Di Bintuni, Menjadi Kendala Kinerja Kejaksaan.

KBRN Bintuni. Di tahun 2019 lalu Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni tidak memiliki Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk kasus korupsi, hal ini dikarenakan adanya pemilihan umum untuk presiden dan wakil pesiden. Serta pemilihan calon anggota legislatif yang mana kejaksaan lebih terfokus pada tindakkan prefentif untuk pencegahan demi menciptakan suasana yang kondusif, ini disampaikan kepala kejaksaan negeri Teluk Bintuni Marthen Tandi kepada wartawan di ruang kerjanya, kantor Kejaksaaan negeri Teluk Bintuni jalan raya Bintuni, SP 1 Distrik Manimeri selasa (14/1/2020).

“dari SPDP 39 kasus yang masuk, sekitar tiga puluhan kasus yang sudah ditangani penyidik” jelasnya.

Dari 39 kasus yang masuk, disampaikan Marten merupakan jenis kasus yang berbeda, seperti kasus kekerasan pada harta benda dan orang (Horda) sebanyak 18 kasus, tindak pidana umum lainnya, Kasus narkoba 4 kasus dan kasus tindak pidana terhadap kejahatan terhadap negara dan ketertiban umum 2 kasus.

“Untuk kasus kekerasan pada harta benda dan orang seperti kasus pencurian dan yang terbanyak kasus kejahatan seksual sebanyak 15 kasus”.

Disinggung terkait keberadaan pegadilan negeri di Bintuni, Tandi menjelaskan keberadaan pengadilan sangat penting untuk memudahkan penanganan kasus di Teluk Bintuni, karena sampai saat ini  jika ada perkara akan disidang ke pengadilan Manokwari dengan jarak yang jauh dari Bintuni ke Manokwari menjadi kendala karena akan ada biaya yang tinggi.

(Reporter : Jenex/Wawan).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00