Kelanjutan Dugaan Kasus Korupsi Berjamaah di DPRD Manado Periode 2014-2019 Dipertanyakan GTI Sulut

KBRN, Manado : Kasus dugaan Korupsi Berjamaah yang dilakukan para Wakil Rakyat di DPRD Kota Manado Periode 2014 - 2019 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado dipertanyakan kelanjutannya. 

Risat Sanger Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI)  Sulawesi Utara harus angkat bicara karena pihak Kejari Manado terkesan lamban dalam memproses kasus korupsi yang diduga melibatkan 40 anggota DPRD Manado Periode 2014 - 2019 ini.

 "Garda Tipikor Indonesia Sulaweai Utara mendesak pihak Kejaksaan Negeri Manado untuk membuka seluas - luasnya kasus dugaan Korupsi berjamaah di DPRD Mamado Periode 2014 - 2019 kepada masyarakat", tegasnya. 

Menurut Sanger,  tidak hanya GTI Sulut namun semua Aktivis Anti Korupsi di Daerah Nyiur Melambai akan turun kejalan untuk mempertanyakan kinerja Kejari Manado kepada Kejaksaan Tinggi Sulut dalam penindakan kasus ini. 

"Tidak hanya GTI Sulut,  tetapi semua Aktivis Anti Korupsi di daeran ini akan turun bersama - sama kejalan mempertanyakan kinerja Kejari Manado dalam dugaan Kasus Korupsi yang melibatkan 40 Wakil Rakyat di DPRD Manado Periode 2014 - 2019.

Menanggapi desakan GTI Sulut, Kepala Kejari Manado Maryono sH MH menjelaskan, dugaan Kasus Korupsi yang melibatkan Wakil Rakyat di DPRD Manado Periode 2014 - 2019 tetap dilanjutkan.

"Kasus tersebut tetap jalan.  Namun sesuai SOP dari KPK baru akan dilanjutkan setelah semua proses Pilkada 2020 di Manado rampung", jelasnya. 

Maryono menegaskan, setelah proses Pilkada 2020 selesai,  kasus ini akan segera disidangka. 

"Kasus akan segera disidangkan setelah semua proses Pilkada 2020 selesai dilaksanakan", tegasnya. 

Ditambahkan, sudah ada beberapa anggota DPRD Manado yang telah mengembalikan TGR.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan Manado yang telah mengembalikan TGR,  totalnya hampir 500 juta. Namun Proses Hukum tetap berlanjut", ujarrnya. 

Dalam kasus ini para anggota DPRD Manado Periode 2014 - 2019 dikenakan TGR dengan total RP.  6 Miliyar.

Menurut data, komposisi 40 kursi DPRD Kota Manado periode 2014-2019 terdiri dari Partai Demokrat 9 kursi, PDIP 6 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PKS 2 kursi, PPP 1 kursi, dan PKPI 1 kursi.Diketahui dalam kasus ini,  pada tahun 2020 lalu semua anggota DPRD Manado Periode 2014 - 2019 sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus ini dinaikan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan oleh Kejari Manado.

Kasus ini sebenarnya mulai merebak di bulan Oktober tahun 2019 imbas dari Peraturan Walikota (Perwako) Manado Nomor 35a Tahun 2017 tentang Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado yang pada akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Dari temuan itu, 40 wakil rakyat Manado masing-masing telah merugikan negara sekitar Rp. 150 juta hingga Rp. 250 juta.

Akan tetapi oleh Kejari Manado proses penyidikannya dihentikan dikarenakan adanya Pilkada Serentak 2020.

Kebijakan ini diambil agar jalannya proses Pilkada 2020 tidak terganggu, dikarenakan ada beberapa anggota Ligislatif periode 2014-2019 yang di duga terlibat ikut dalam kontestasi Pilkada.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00