Pengamat Pemerintahan Angkat Bicara Soal Wacana PNS Akan Digantikan AI

KBRN, Manado: Isu wacana pegawai negeri sipil (PNS) akan digantikan oleh robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kembali mencuat belakangan ini.

AI dinilai bisa dimanfaatkan dalam mempercepat pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Implementasi AI adalah bentuk transformasi layanan yang meliputi e-services, penguatan pengawasan masyarakat, serta penguatan ekosistem inovasi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakhrulloh juga menilai, saat ini tidak ada pilihan lain bagi PNS dan birokrasi Indonesia, untuk secara bertahap bertransformasi menuju digital.

Sehingga, ia pun meminta Korpri harus menjadi pionir untuk mewujudkan pemerintahan digital, yakni sebuah pemerintahan yang berbasis teknologi dan terhubung atau terintegrasi satu dengan yang lain.

"Saya yakin kita sudah mampu memasuki era pemerintahan digital. Dengan era ini, tata kelola pemerintahan menjadi efisien dan pelayanan publik akan lebih cepat," ujarnya.

Sementara, wacana ini juga mendapat perhatian dari Pengamat Pemerintahan, Dr. Alfon Kimbal, S.Sos., M.Si. Menurut hematnya, wacana ini timbul karena Indonesia butuh sistem birokrasi yang cepat, sederhana dan tak bertele-tele.

"Saya kira ini sah-sah saja dengan adanya sistem baru ini. Tetapi yang perlu kita lihat disini bahwa, tetap senantiasa ada kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi itu sendiri," katanya.

Ia memastikan, pekerjaan PNS tidak bisa seluruhnya digantikan oleh robot, karena intelektual manusia dan robot tidak akan pernah bisa sebanding.

Dirinya juga melihat, sebenarnya tanpa disadari proses daripada robot kecerdasan buatan itu sudah bergerak.

"Dengan adanya percepatan proses transformasi digitalisasi, itu terjadi juga sampai ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dan sebenarnya kita tidak usah keluar dalam proses ini, karena kalau kita keluar, pasti kita tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam hal ini tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang progresnya luar biasa," jelasnya.

Paradigma masyarakat yang selama ini memandang bahwa negara besar menguasai negara kecil, menurut Kimbal harus dirubah.

"Harusnya negara cepat menguasai negara yang lambat. Dalam konteks ini, percepatan adalah suatu transformasi digitalisasi yang ada. Karena kalau kita lambat, pasti negara yang punya transformasi digital yang cepat akan melewati kita," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten kota yang ada harus siap untuk menghadapi ini.

"Karena kalau tidak, kita akan mundur. Kita tidak akan bisa bersaing dengan dunia global untuk proses kegiatan-kegiatan pemerintahan ke depan. Jadi maksudnya pergerakan yang cepat itu, orang yang tidak punya keahlian akan terpinggirkan," terangnya.

"Tetapi para PNS yang mempunyai keterampilan dengan kompetensi, akan ada percepatan-percepatan yang terjadi. Itu yang disampaikan dan dimintakan oleh Presiden, bahwa akan ada pergeseran paradigma," sambung Kimbal.

Menurut Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini bukan barang yang sulit. "Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah dan nasioanl," ucapnya beberapa waktu lalu.

Presiden menilai, nantinya dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau memaki AI.

Namun begitu, dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.

"Tidak dihilangkan, tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar. Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komperhensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. Itu masih dikaji lebih lanjut," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar