Hoax Dalam Pemilu Musuh Bersama

KBRN, Manado: Fenomena Hoax dan delegitimasi penyelenggara pemilu awalnya diprediksi hanya sampai pada saat pencoblosan. Namun demikian fenomena ini ternyata masih terus merajalela pasca pencoblosan sehingga dampaknya adalah keresahan sosial. 

Hal ini merupakan salah satu kesimpulan   Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksnakan  Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dsn Jaringan  Demokrasi  (jadi) Jumat 26 April 2019. 

Tema FGD adalah Fenoemena Hoax dan delegitimasi penyelengata Pemilihan Umum. Pembicara diskusi adalah 1. Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulut. 2. Ferry Daud Liando Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat. 3. Salman Saelangi  Anggota kpu Sulut. 4. Dr (C) Herwyn Malonda Ketua Bawaslu Sulut 5. Dr (C) Johny Suak koordinator JADI Sulut. 

Gubernur yang diwakili Kasatpol PP Steven Evans Liow mengatakan wajib bagi semua Komponen wajib memiliki tanggungakwab untuk mewujudkan pemiku yg jujur  adil dan demokratis. 

"Perlu upaya kerjasama untuk mengantisipasi berita-berita Hoax yang

 berpotensi menggagu tahapan pemilu, "ungkap Gubernur Sulut melalui Kasat Pol PP Sulut. 

Dosen Kepemiluan Ferry Daud Liando mengatakan bahwa beberapa faktor mengapa tindakan Hoax dsn delegitimasi itu sulit dihindari. Pertama UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mensyaratkan parpol harus memiliki kursi 20 persen atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu sebagai syarat parpol mengusung calon Presiden dsn wakil Presiden. Syarat itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan kontestan Pilpres sangat terbatas. Tahun ini hanya 2 Calon. Ini sangat berbahaya. Kompetisi terjadi head to head, lawan dan kawan bisa dgn mudah dikenali  kemudian pemilih terpolarisasi pada 2 gerbong dqn saling berhadap-hadapan. Gesekan sulit dihindari dan menyebabkan permusuhan. 

Harusnya jumlah capres jgn dibatasi. Caranya adalah memperkiya Angka parlement treshold. Tidsk harus banyak parpol ke parlemen tapi semua parpol yg lolos sebaiknya bisa mengususng capres. Kedua, masa kampanye terlalu panjang. Padahal kampanye ternyata tidsk cukup efektif mempengaruhi pemilih karena kecenderungan yg pragmatis. 

"Pemilih konflik bukan karena perbedaan idiolgi tetapi perbedaan dalam mengusung figur. Ketiga, jangka waktu rekapitulasi terlalu panjang. Proses pencoblosan hingga pengumuman resmi memakan waktu satu bulan lebih. Ini meberikan kesempatan terjadinya kecurigaan. Kemudian reaksi masyarakat bisa berlebihan,"kata Doktor Ferry Liando. 

Sementara Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan bahwa dalam menjalankan  tugas-tugas pengawasn , Harus diakui bahwa ada terdapat sejumlah hanbatan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kerap tidak sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lain. Terkait Hoax Malonda mengatakan bahwa tidsk semua berita-berita yang berkembang itu adalah Hoax, sebab sebagian juga mengandung kebenaran. 

Salman Saelangi anggota kpu Sulut mengakui selama ini mereka kerap menjadi korban berita bohong. ia mengakui sedang mengkaji sejumlah kasus apakah akan diproses atau tidsk.

 Setly Kohdong mewakili parai Demokrat setuju bahwa Hoax terjadi karena persaingan sangat ketat. Hal itu karena gaji anggota DPRD sangat besar sehingga banyak yang berkepentingan untuk Menang.

 Dr Tommy  Sumakul mewarning agar penyelenggara di tingkat ad hoc harus diberikan pembinaan dsn bimtek dengan benar agar kerja-kerja mereka profesional. Diskusi dihadiri oleh sejumlah pengurus parpol dan tim sukses capres, caleg, akademisi, Mahasiwa dan LSM. 

Dr Johny Suak selaku koordinator pelaksana diskusi mengatakan bahwa diskusi Sepeti ini akan secara reguler dilaksanakan terutama dalam mengawal pemilu yang lebih demokratis. Diskusi dipandu Boy Paparang Sip, kepala sekretariat AIPI MAnado

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00