BPKPD Kota Tomohon Sosialisasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

KBRN, Tomohon: Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bertempat di Villa Emitta Hotel, Rabu (23/6/2021).

Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, S.H., melalui Assisten Perekonomian Sekda, Ir. Enos Pontororing, M.Si., saat membuka kegiatan mengatakan bahwa keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan. 

"Daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis," ujar Pontororing.

Menurutnya, untuk melakukan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara pemda, provinsi dan pusat dengan harapan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran juga efisiensi serta efektifitas waktu.

"Permendagri ini mengatur hal-hal antara lain pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan," jelasnya.

Lanjutnya, pelaksanaan kegiatan ini memiliki makna yang strategis dalam melangkah untuk menyusun maupun mengelola APBD.  

Kepala BPKPD Kota Tomohon, Drs. Gerardus Mogi melalui Kabid Anggaran, Olivia Pondaag, S.E., menyampaikan bahwa dinamika yang berkembang baik dalam tatanan regulasi yang ada maupun dalam tatanan implementasi perlu diikuti dan diselaraskan.

"Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan pengganti Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dibeberkannya, regulasi yang baru inj dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00