HUT ke -11 BNPP, Pengembangan Perbatasan Talaud Diharapkan Secepatnya terealisasi

KBRN, Talaud : Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (disingkat BNPP RI) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada tahun ini, lembaga yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini berulang tahun yang ke -11.

Selain mengucapkan selamat, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud Fanmy S. Unsong berharap BNPP RI dapat  merealisasikan berbagai program pembangunan di wilayah terutara NKRI.

" Saat ini  prioritas pengembangan kawasan perbatasan di Talaud yakni pengembangan lokpri di lima kecamatan, PKSN  dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Miangas, kami berharap salah satu program BNPP yang sudah masuk dalam RPJM Nasional ini dapat secepatnya direalisasikan, " harap Unsong

Dijelaskan Unsong, pengembangan lokasi prioritas ( Lokpri) berada di kecamatan Miangas, Nanusa, Damau, Kabaruan dan Melonguane. Melonguane juga menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional ( PKSN ).

Diketahui, BNPP didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00