Kemenkum Sulbar Ikuti Policy Talks untuk Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan

RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat kapasitas analis kebijakan guna mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mengatakan kebijakan harus berbasis data dan analisis yang tepat agar mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Karena itu, kemampuan analis kebijakan perlu terus diperkuat,” ujarnya di sela kegiatan, Selasa 25 Mei 2026.

Pernyataan itu disampaikan usai tim Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti Policy Talks bertema Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief sebagai Instrumen Strategis Kebijakan yang digelar Kanwil Kemenkum Sumut secara virtual.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman analis kebijakan di pemerintah daerah, khususnya di Sumut, agar menghasilkan kebijakan publik yang berdampak positif bagi masyarakat.

Analis kebijakan memiliki peran strategis sebagai instrumen advokasi untuk mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data valid.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Andryan, menjelaskan pentingnya policy brief dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan. Menurutnya, analis kebijakan harus mampu menyusun rekomendasi yang memuat konteks dan substansi masalah dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda LAN RI, Tyas Wahyu Fadhila, menegaskan kebijakan tidak boleh disusun asal-asalan karena kebijakan yang buruk berdampak sistematis pada masyarakat.

Tugas analis kebijakan meliputi identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, hingga evaluasi kebijakan yang telah berjalan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap jajarannya semakin memahami analisis kebijakan dan penyusunan policy brief, sehingga mampu mendukung lahirnya kebijakan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.