Beredar Skor Debat Publik pada Pilwali Pasuruan, Ini Kata Penyelenggara

KBRN, Malang: Debat Publik putaran kedua pada Pilkada Kota Pasuruan diwarnai dengan beredarnya skor debat publik di media sosial (Medsos) sesaat usai debat digelar. Pada skor itu muncul perolehan nilai bagi Pasangan Calon Walikota Pasuruan peserta debat publik yang akan berhelat 9 Desember mendatang. Skor yang beredar itu pada bagian atas bertuliskan 'Skor Debat Pilkada Kota Pasuruan, Rabu 18 November 2020', yang membeberkan penilaian pada Paslon Walikota Pasuruan di setiap segmen.

Di bagian bawah skor debat publik yang beredar itu juga bertuliskan 'penilaian dilakukan tim independen terdiri dari akademisi, pemerhati sosial, pelaku ekonomi dengan tiga indikator, yaitu Matter (argumentasi, substansi pemikiran), Manner (tata bicara), dan Method (penyampaian argumen). Masing-masing indikator memiliki rentang penilaian 0-100'.

Lantas, siapa yang memberikan penilaian terhadap debat publik di Kota Pasuruan itu? Tertulis di bagian paling bawah dicantumkan tulisan 'penilaian tim ahli, koalisi pemantau pemilu Indonesia'. 

Menanggapi beredarnya skor penilaian itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, Royce Diana Sari menjelaskan tugas KPU hanya memfasilitasi debat publik sebagai salah satu metode kampanye untuk bisa dilakukan Paslon dalam menyampaikan program visi-misi, strategi dan kebijakan saat terpilih nanti.

" KPU hanya memfasilitasi arena-nya saja sesuai dengan Undang Undang, PKPU dan surat edaran serta juknis," ungkap Royce Diana Sari, Kamis (20/11/2020).

Ia mengaskan, dalam memfasilitasi debat publik, KPU sebagai penyelenggara dilarang memberikan penilaian dan komentar dalam bentuk apapun, baik verbal, langsung dan tidak langsung, termasuk melalui medsos maupun tatap muka. Karenanya, Royce menegaskan, Skor Debat Publik yang beredar itu bukan produk KPU.

" Tadi malam muncul skor dipastikan itu bukan produk KPU," terangnya.

Ia mengatakan, memang masyarakat dalam melihat debat publik bisa menilai dan dari penilaian itu bisa dijadikan dasar untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember nanti. Namun, ditegaskan, apapun penilaian masyarakat bukan wilayah KPU.

" KPU tidak boleh memberikan penilaian atas gelaran debat publik," tegasnya.

Untuk diketahui, pada pesta demokrasi Pilkada Kota Pasuruan terdapat dua kandidat, yakni Paslon Walikota Syaifullah Yusuf-Adi Wibowo, dan Paslon Walikota Teno Prasetyo-Hasjim Asjari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00