Alat Peraga Kampanye Resmi Telah Dicetak, Baliho Ilegal Bisa Ditertibkan

KBRN, Malang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) bagi tiga Pasangan Calon Bupati Malang yang akan berhelat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang 9 Desember mendatang.

APK yang dicetak itu berupa spanduk hingga baliho ketiga Paslon, yaitu Paslon, Bupati SanDi (H.M Sanusi - Didik Gatot Subroto), LaDub (Lathifah Shohib - Didik Budi Muljono), dan Malang Jejeg (Heri Cahyono - Gunadi Handoko).

Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika menjelaskan sudah mengirim surat ke Liason Officer (LO) ketiga paslon tersebut, tetapi belum semua LO mengambil APK itu.

"Namun yang baru mengambil baru Malang Jejeg. Paslon nomor urut satu (SanDi) dan dua (LaDub) masih belum mengambil. Nanti untuk pemasangan dipasang sendiri oleh LO masing-masing kami hanya memfasilitasi saja," ungkap Marhaendra Pramudya Mahardika, Sabtu (14/11/2020).

Ia menjelaskan, dengan adanya APK resmi ini, maka Bawaslu Kabupaten Malang sudah bisa menertibkan APK paslon Bupati Malang  yang tidak memenuhi aturan.

"Misalnya pemasangan di tempat yang dilarang (menutupi fasilitas umum ; red), mencantumkan foto atau nama pihak lain yang bukan pengurus parpol, ukuran yang melebihi ketentuan. Itu bisa diturunkan oleh Bawaslu," terangnya.

Mahardika membeberkan, APK yang difasilitasi KPUD Kabupaten Malang berupa baliho ukuran 4 × 7 meter lima buah se Kabupaten, bilboard atau videotron ukuran 4 x 8 meter sebanyak 5 buah se-Kabupaten Malang.

Selain itu, umbul-umbul berukuran 5 × 1,15 meter sejumlah 20 buah setiap pada setiap kecamatan serta spanduk ukuran 1,5 × 7 meter sejumlah 2 buah di setiap desa atau Kelurahan. 

"Itu sesuai pasal 28 ayat 1 PKPU No 11 Tahun 2020," jelasnya.

Ia menambahkan, setiap paslon nantinya juga boleh menambah jumlah APK dengan mencetak sendiri sejumlah 200 persen dari jumpal APK yang difasilitasi, sesuai dalam pasal 28 ayat 3 PKPU No. 11 Tahun 2020.

" Namun tetap harus melaporkan ke KPU hasil cetakan tambahan itu sesuai Pasal 28 ayat 6 PKPU No 11 Tahun 2020," pungkasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00