Ini Sejumlah Aturan Netralitas ASN dalam Pilihan Walikota Pasuruan

KBRN, Malang: Jelang Pemilihan Walikota Pasuruan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari tingkat desa hingga Pemerintah Kota Pasuruan dikumpulkan untuk diberikan pengarahan terkait netralitas ASN dalam Pilwali Kota Pasuruan. 

Pj Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Anom Surahno, Senin (28/9/2020) menegaskan, seluruh ASN wajib netral dalam Pilwali 9 Desember mendatang, sebab dasar hukum netralitas PNS dalam Pilkada telah jelas yakni pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Selain itu,  Anom membeberkan, netralitas ASN itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. 

" Sanksi PNS yang tidak netral sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin," ungkap Anom. 

Karenanya, diminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan harus tetap netral dalam Pilkada nanti.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00