Paslon Bupati Malang 'Bandel' Saat Kampanye Bisa Didiskualifikasi

KBRN,Malang : Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang yang membandel, melakukan penggaran berat pada saat melakukan kampanye 26 sampai 5 Desember 2020 bisa didiskualifikasi. 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, George Da Silva menjelaskan pelanggaran berat pada masa kampanye bisa menyebabkan Pasangan Calon Bupati Malang didiskualifikasi dari peserta Pemilu. Sebab itu diingatkan agar seluruh Paslon mengikuti aturan yang telah diterbitkan. Baik itu berkaitan dengan PKPU dan aturan yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19.

" Kampanye di dalam ruangan dibatasi 50 orang , di luar 100 orang, Bawaslu akan melakukan pengawasan ekstra selama masa kampanye. Pengawas kami ada di mana mana," ungkap George Da Silva usai mengikuti Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 serta Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, di salah satu Hotel di Kota  Malang, Jumat (25/9/2020).

Ia membeberkan, sejumlah pelanggaran yang bisa mengarah pada keluarnya rekomendasi Bawaslu ke KPU untuk diskualifikasi Paslon Bupati, yakni diantaranya money politik dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.

" Dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN telah jelas mengatur," tukasnya.

Juga dalam Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaran pemilu telah dijelaskan detail.

Sementara, pelanggaran protokol kesehatan pada saat kampanye, kata George, diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19, juga pihak Kepolisian.

" Kalau melanggar protokol kesehatan dan ancaman pidananya bisa sampai 5 tahun ya otomatis bisa didiskualifikasi," tambahnya.

Ia menambahkan, dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 juga diatur sangat jelas.

Hadir dalam Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil itu, diantaranya Komandan Kodim 0818 wilayah Kota Batu/Kabupaten Malang Letkol Inf Yusub Dody Sandra, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini, dan masing masing Paslon Bupati Malang peserta Pemilu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00