Khawatir Bansos Covid-19 dipolitisir, MCW Desak Pilkada Kabupaten Malang ditunda

KBRN,Malang: Jelang pesta Demokrasi Kabupaten Malang 9 Desember 2020  di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19), Malang Corruption Watch (MCW) khawatir bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak covid-19  dipolitisir untuk kepentingan Pilkada. Terlebih bagi bakal kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang masih memiliki kekuasan, baik di Eksekutif maupun Legislatif.

" Potensi politisisasi sumberdaya publik kuat terjadi. Sinyalemen itu terlihat dari gerilya politik yang dimainkan oleh paslon Incumbent," ungkap unit riset MCW, Diniyah dalam rilis yang dikirim kepada RRI, Senin (6/7/2020) siang.

Ia menilai, pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Petahana memiliki akses sumberdaya secara politik dan ekonomi yang cukup, serta akses terhadap sumberdaya publik lebih besar. Terlebih dalam situasi covid-19. Apalagi Bakal Paslon Petahana di Kabupaten Malang itu dari unsur Pimpinan Eksekutif dan Legislatif.

Sehingga, lanjut Dini, dana bansos menjadi salah satu sumberdaya publik yang rentan disalah gunakan. Menurutnya, dalam banyak kasus korupsi dana bansos, mark-up dan mark-down menjadi modus umum yang seringkali terjadi. Kata dia, potensi politisasi bantuan untuk kepentingan memperbesar elektabilitas politik petahana sulit untuk dihindari. 

" Kekhawatiran publik seperti itu mesti dijadikan pertimbangan untuk menunda Pilkada, jika Pemkab Malang hendak membangun tatanan politik dan birokrasi yang bebas serta bersih dari praktik korupsi untuk periode selanjutnya," terangnya.

Ia menjelaskan, penetapan tanggal pelaksanaan pilkada itu didasarkan pada pasal 20, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Meski begitu, lanjut Dini, pada pasal 20 ayat 1 huruf A, memberi pertimbangan berkaitan dengan situasi dan kondisi penyelenggaraan pilkada dalam situasi pandemi. 

Misalnya, kata dia, ayat pertama menyebut pilkada untuk sementara ditunda dengan pertimbangan covid-19. Sementara, ayat selanjutnya juga disebutkan pilkada dapat dilangsungkan pada bulan Desember serta dapat diiundur lagi. 

" Dengan demikian pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada situasi krisis Pandemi. Itu berarti jumlah kasus covid-19 menjadi salah satu ukuran pokok, jika jumlah kasus positif melandai dan makin sedikit maka kemungkinan pilkada dapat tetap berlangsung pada Desember, sebaliknya jika jumlah kasus melonjak dan penuh resiko maka pilkada harus ditunda," bebernya

Kata Dini, belum ada alasan yang mendesak untuk melangsungkan pilkada di tengah pandemi. Apalagi jumlah kasus positif di Kabupaten Malang terus bertambah. Sehingga, seharusnya menjadi pertimbangan mendasar untuk menunda penyelenggaraan pilkada. Terlebih anggaran pilkada Kabupaten Malang membengkak di tengah krisis kebutuhan dasar warga.

"Tercatat, dari pengajuan pertama oleh TAPD sebesar Rp 85 miliar. Rencananya akan diajukan penambahan oleh KPU sebesar Rp 29 miliar, maka total anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk pembiayaan pilkada kali ini menembus Rp 114 miliar, jumlah yang cukup fantastis," Jelasnya.

Padahal, anggaran sebesar itu di tengah pandemi ini, sebetulnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa krisis. Sayangnya uang Negara tersebut akan digunakan untuk agenda politik electoral yang dinilai hanya menguntungakan segelintir orang. 

" Bahwa asas 'solus Populi suprema lex' atau 'keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi' seharusnya menjadi landasan pokok bagi pemerintah untuk memutuskan suatu kebijakan," imbuhnya.

Apalagi, di tengah pandemi seperti sekarang, angka kasus positif covid-19 terus bertambah, yang seharusnya Pemkab Malang lebih memaksimalkan upaya penanganannya untuk menekan angka penyebaran dan beragam risiko yang berpotensi muncul. 

" Bukan malah sibuk membangun politik pencitraan demi memperoleh keuntungan electoral. Pilkada kan mengharuskan adanya kerumunan dan mobilitas orang sementara kebijakan pembatasan sosial tak berlangsung ketat, akan memunculkan resiko yang justru mengorbankan rakyat pemilih," tegasnya.

Karenanya, MCW mendesak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun ini untuk ditunda. Pemerintah juga diminta untuk tetap fokus pada penanganan virus dan mengupayakan perlindungan terhadap rakyat secara serius dan tepat.

" Pilkada merupakan mekanisme peralihan kekuasaan secara demokratis dan partisipatif, namun menunda pelaksanaan pilkada demi menyelamatkan rakyat dari serangan virus jauh lebih penting dan mendesak untuk saat ini," tambahnya.

Terpisah, hingga berita ini diunggah, Bupati Malang, M Sanusi yang merupakan Bakal Calon Bupati Petahana masih belum bisa dikonfirmasi. Pantauan RRI, Bupati Malang tengah melakukan kegiatan kunjungan Kampung Tangguh di wilayah Kecamatan Pakis dan Kecamatan Jabung.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00