Tarif Naik Mulai Juli 2020, BPJS Kesehatan Beri Relaksasi Pembayaran Iuran

Pelayanan di BPJS Kesehatan Malang

KBRN, Malang: Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan kembali mengalami kenaikan mulai Juli 2020 mendatang. Kenaikan iuran itu diputuskan setelah keluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020. Perpres itu adalah tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata mengatakan, kebijakan lewat Perpres 64 itu  merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan nominal iuran peserta JKN-KIS. 

“Dalam ammar putusan MA, di dalamnya menyebutkan bahwa pemerintah harus membuat regulasi yang baru menindaklanjuti keputusan Ma paling lama 90 hari. Nah kebijakan ini bentuk tindak lanjut ammar putusan MA,” katanya, Jumat (29/5/2020).

Ia mengungkapkan, dalam Perpres ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang iuran peserta. Penyesuaian iuran baru ini berlaku mulai 1 Juli 2020.  Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kelas III iurannya menjadi Rp 42 ribu. Namun dalam hal ini, peserta hanya membayarkan iuran sebesar Rp 25.500.  

“Selisih pembayaran iuran sebesar Rp 16.500 disubsidi pemerintah pusat. Jadi Secara nominal yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan tetap Ro 42 ribu, tetapi ada subsidi dari pemerintah pusat,” ujar Dina.

Sementara itu peserta non PB kelas III iurannya menjadi Rp 42 ribu per bulan. Untuk peserta ke II iurannya per Juli naik menjadi Rp 100 ribu, dan peserta kelas I menjadi Rp 150 ribu per bulan. 

“Menindaklanjuti keputusan ini, masyarakat kembali bisa mengajukan penurunan kelas lewat program super praktis. Awalnya aturan untuk bisa kembali turun kelas harus satu tahun, tetapi saat ini masyarakat bisa kembali turun kelas dengan dua opsi, bisa berlaku real time atau bulan depan. Syaratnya adalah status kepesertaan aktif,” ungkap dia. 

Di masa pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan juga memberikan relaksasi pembayaran iuran. Jika sebelumnya kepesertaan aktif sengan syarat peserta harus melunasi 100 persen tunggakan maksimal 2 tahun, namun kini diberi kelonggaran 

cukup melunasi jumlah tunggakan paling tidak 6 bulan, maka status kepesertaan bisa aktif. 

“Kelonggaran ini berlaku sampai akhir tahun 2020. 

Nanti tahun 2021 peserta yang sudah melunasi tunggakan 6 bulan, maka harus melunasi sesuai total jumlah tunggakan yag tercatat di tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00