Ada 199 Proyek Fisik di Kota Malang Pada Tahun 2022

Sosialisasi pekerjaan infrastruktur kepada LPMK di 57 Kelurahan di Kota Malang

KBRN, Malang : Sebanyak 199 pekerjaan konstruksi atau proyek fisik disediakan oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2022, untuk mendukung infrastruktur pembangunan wilayah di Kota Malang. Diantaranya meliputi penanganan jalan sepanjang 11.200 meter, penanganan drainase sepanjang 19.090 meter, pembangunan jalan paving sepanjang 3.100 meter, penanganan 8 lokasi jembatan, pembangunan 547 titik penerangan jalan umum (PJU) baru, tambahan akses air minum sebanyak 1.166 sambungan rumah HIPPAM dan akses sanitasi bagi 1.030 sambungan rumah.

Deretan kegiatan diatas selaras mendukung sejumlah prioritas Kota Malang tahun 2022 yang mencakup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Masterplan Drainase, penyelesaian fisik Malang Creative Center, Pembangunan Drainase, penataan lanjutan zona 3 Kawasan Kajoetangan Heritage hingga intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk pengentasan stunting.

Wali Kota Malang, H Sutiaji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus kolaborasi demi akselerasi pembangunan dan memandang secara holistik kebutuhan pembangunan infrastruktur.  

Pernyataan tersebut disampaikannya dihadapan jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Malang dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dari 57 Kelurahan yang hadir dalam acara Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 di Ijen Suites Resort and Conventionl Hotel, Kamis (27/1/2022).

"Kalau kita ingin hebat maka kita harus bersatu. banyak hal yang masih perlu diakselerasi dan untuk itu kita jangan lagi berpikir untuk kepentingan wilayah sendiri dan kepentingan sesaat," ujar Sutiaji.

Dirinya mengutarakan bahwa kalau seluruh usulan infrastruktur dari masyarakat melalui musrenbang dan berbagai saluran perencanaan lainnya diakomodir sepenuhnya butuh 27 triliun.  Sementara APBD Kota Malang masih pada kisaran 2 Triliun.  Terlebih, hadirnya pandemi mau tidak mau berdampak kontraksi Pendapatan Daerah dan menuntut refokusing sejumlah pos yang awalnya diproyeksikan untuk infrastruktur.

"Maka prioritas menjadi keharusan dan penting untuk dipahami, dikomunikasikan ke masyarakat agar tidak terjadi disinformasi.  Pak lurah, pak camat bersama masyarakat juga pantau pelaksanaan di lapangan.  Kita kawal bersama, " ujar Sutiaji.  

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Diah Ayu Kusumadewi menambahkan bahwa program pembangunan infrastruktur tersebar merata di 5 kecamatan dan mengakomodir aspirasi berbagai pihak melalui proses perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak 2021 lalu.

"Jadi yang kita sampaikan ke masyarakat hari ini ada yang bersumber dari musrenbang, usulan dinas maupun pokok pikiran DPRD," terang Diah.

Dari sebaran lokasi pembangunan infrastruktur per kecamatan Kecamatan Kedungkandang tercatat sebagai lokasi terbanyak yakni 50 kegiatan.  Disusul kemudian pelaksanaan kegiatan infrastruktur di Kecamatan Sukun sebanyak 45 kegiatan, Kecamatan Blimbing sebanyak 38 kegiatan, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 36 kegiatan dan Kecamatan Klojen sebanyak 30 kegiatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar