Ditarget Rp 8,5 Miliar, Dishub Bakal Tambah Titik Parkir di Kota Batu

KBRN, Batu: Retribusi parkir Kota Batu ditargetkan naik di tahun ini. Tak tanggung-tanggung, proyeksi target kenaikan sebesar Rp 8,5 miliar pada 2021, padahal tahun lalu target retribusi hanya sebesar Rp 1,5 miliar.

Besarnya kenaikan target retribusi itu mengacu pada tarif parkir yang baru. Dimana ketentuan itu diatur dalam Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. 

Sebelumnya, di tahun 2020 ini, target perolehan retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp 1,5 miliar. Dengan berpatokan pada Perda Kota Batu nomor 10 tahun 2010. Dalam perda lama, dirinci tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1000, roda empat Rp 2000. Serta kendaraan niaga hingga bus sebesar Rp 5000 sampai Rp 10 ribu.

Sedangkan dalam perda baru ada kenaikan tarif parkir. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2000, mobil pribadi maupun pick up dan taksi sebesar Rp 3000. Bus mini dan kendaraan niaga sebesar Rp 5000. Serta bus, truck maupun truk gandengan sebesar Rp 10 ribu.

Kabid Perparkiran Dishub Kota Batu, Hari Junaidi mengatakan, selain diberlakukan kenaikan tarif retribusi parkir, Dishub Kota Batu akan menambah kantong-kantong parkir baru. Hal ini agar target retribusi parkir bisa terealisasi.

"Kurang lebih ada 100 titik kantong parkir baru yang disiapkan, untuk saat ini titik parkir yang ada sebanyak 120 lokasi, dengan adanya penambahan itu, nantinya terdapat akan ada 220 titik lokasi," jelasnya, Senin (1/3/2021).

Diharapkan dengan penambahan lokasi parkir baru ini, dapat meningkatkan perolehan retribusi parkir. Titik-titik baru itu mayoritas berada di Kecamatan Batu dengan kisaran prosentase sebesar 60 persen. Karena kecamatan ini cukup potensial dalam menghimpun perolehan retribusi.

“Nanti titik-titik baru ini akan kami ajukan ke Wali Kota Batu. Karena semua titik parkir harus ditetapkan SK wali kota,” tutupnya.

Tidak hanya penambahan lokasi parkir, Dishub Kota Batu telah melakukan sosialisasi kepada ratusan juru parkir terkait diberlakukannya parkir non tunai atau w-Parking, dimana dalam pengelolaanya terdapat pembagian 60 persen bagi Jukir dan 40 persen bagi Pemkot untuk dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00