Pemkot Batu Belum Siap, Mega Proyek Kereta Gantung Terganjal Studi Kelayakan

KBRN, Batu: Mega proyek yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu yakni berupa kereta layang terancam menggantung. Padahal, proyek yang direncanakan sejak era pemerintahan Eddy Rumpoko ini sempat menemui titik terang setelah  Pemkot Batu melakukan pertemuan dengan PT INKA terkait studi kelayakan (feasibility study) dan pembuatan jalur yang akan dilewati. Komunikasi yang dibangun antara Pemkot Batu dan PT INKA mengarah pada pembuatan nota kesepahaman yang diikuti pula oleh BUMD dan perusahaan asal Austria,  Doppelmayr Garaventa Group.

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan, tersendatnya kerjasama itu lantaran ada ketidaksiapan di internal Pemkot Batu. Sehingga bisa menimbulkan kerancuan jika masih belum ada pihak yang bertanggungjawab menangani proyek tersebut.

Menurut Dewanti, OPD Kota Batu masih sibuk dengan agenda-agendanya sendiri. Selain itu, dibutuhkan kecermatan dalam menjalankan agenda yang telah disusun berbagai OPD di Pemkot Batu.

"Kita butuhkan orang yang bisa mengawal penuh proyek ini, namun semua kepala dinas Kota Batu masih sibuk dengan agendanya masing-masing," jelasnya, Rabu (20/1/2021).

Tertangguhnya kerjasama itu berimbas pula pada kajian studi kelayakan. Hingga kini, kajian yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan masih belum dikerjakan. Dewanti menambahkan, studi kelayakan ini sudah banyak mengalami perubahan, meskipun pada pemerintahan lalu sudah ada studi kelayanannnya.

"Pada pemerintahan lalu sudah ada FS, tapi itu kan sudah lama. Sekarang sudah banyak perubahan, sehingga diperlukan FS yang baru, FS kita targetkan selesai pada tahun 2021 sehingga pembangunan sudah bisa dimulai pada tahun 2022," tambahnya.

Sebagai informasi, studi kelayakan menjadi   hal yang sangat penting dalam pembangunan sebuah proyek. Dalam FS tersebut akan diketahui kelayakan pembangunan berdasarkan aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya.

Sedangkan untuk pendanaan, Dewanti mengatakan tidak menggunakan APBD. Namun dibiayai penuh oleh swasta. Biaya yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00