Kota Malang Banjir, MCW: Jasa Pembangunan Saluran Drainase Bermasalah

Foto: istimewa

KBRN, Malang: Permasalahan genangan atau banjir di Kota Malang pada Senin (18/1/2021) kemarin tak hanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Bamun lebih jauh daripada itu, terdapat beberapa persoalan lain yang juga menjadi penyebabnya. Salah satunya terkait pembangunan saluran air atau gorong-gorong yang disinyalir masih bermasalah.

Malang Corruption Watch (MCW) menilai, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sama sekali tidak memberikan dampak keamanan dan kenyamanan bagi warga Kota Malang. Misalkan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan jasa konstruksi saluran drainase/gorong-gorong 

di Kota Malang, tidak memberikan dampak agar jalan di Kota Malang bebas dari banjir, sehingga warga Kota Malang sebagai pengguna jalan aman dan nyaman saat berkendara di jalan. 

“Idealnya, Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang berkualitas dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,” kata Wakil Koordinator MCW, Ibnu Syamsu, Selasa (19/1/2021).

Ia menjelaskan, sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa, Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi dan penyedia. 

“Sementara program pembangunan, rehabilitasi maupun pengembangan saluran drainase tahun 2020 sama sekali tidak memiliki pengaruh terkait banjir di Kota Malang, itu dibuktikan dengan pantauan MCW terkait pengadaan kontruksi Kota Malang pada tahun 2020 yang berkaitan dengan program pencegahan banjir,” ungkapnya.

Pantauan MCW melalui laman resmi LPSE Kota Malang, kurang lebih ada 14 paket pekerjaan pada tahun 2020 dengan nominal kurang lebih Rp. 5,673,319,791,00. Berdasarkan hal itu, MCW bersama dengan rakyat Kota Malang menuntut beberapa hal terkait penanganan banjir di Kota Malang.

“Pertama, kami meminta aparat penegak hukum mulai kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Malang agar melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap indikasi korupsi terhadap pembangunan drainase di Kota Malang,” tegas Ibnu.

Mereka juga menuntur agar Walikota serius melakukan penambahan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang juga diminta melakukan proteksi terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada, yaitu dengan tidak memberikan izin pendirian bangunan perumahan elit, pertokoan modern, hotel dan bangunan besar lainnya diatas kawasan ruang terbuka hijau.

“Untuk itu, Pemkot Malang harus melakukan evaluasi dalam menata kota, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kota Malang,” tuturnya.

“DPRD Kota Malang juga dituntut mampu menyuarakan dan mengawasi  proyek-proyek di Kota Malang,” imbuhnya.

MCW juga mengajak masyarakat Kota Malang untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Pengawasan utamanya yang menyangkut dengan penghilangan ruang terbuka hijau dan pembangunan drainase,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00