Ini Kata Fraksi PDI Perjuangan Terkait Penyertaan Modal Tirta Kanjuruhan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Budi Kriswiyanto. (Foto: Istimewa).

KBRN, Malang : Alasan Pandemi Covid-19 hingga menyebabkan kontribusi ke kas daerah tak bisa maksimal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Malang dinilai tak logis. Terlebih bagi Perumda Tirta Kanjuruhan, sebab Perusahaan produksi air bersih itu tetap menerima pemasukan bulanan dari pelanggan air bersih. Kecuali BUMD di sektor wisata dan BUMD yang tidak lagi beroperasi. Apalagi, penyertaan modal yang diberikan kepada Tirta Kanjuruhan terjadi setiap tahun. 

" Kalau kontribusi Tirta Kanjuruhan, kami menerima laporan setiap tahun dalam rapat resmi. Juga ditanyakan kontribusi pendapatan daerah, tentu ada aturan aturan, ada tim auditor independen, " kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Budi Kriswiyanto kepada RRI, Kamis (23/6/2022). 

Menurutnya, besaran setoran ke kas daerah sejumlah 50 persen dari laba bersih BUMD yang dikelola. Karenanya, tegas Budi, dengan adanya penyertaan modal itu, diharapkan kontribusi ke kas daerah juga tinggi, bisa linier dengan besaran modal yang diberikan. 

" Saat kita Pemkab Malang menyertakan modal ya berharap pendapatan asli daerah meningkat dari perusahaan daerah itu, " imbuhnya. 

Fraksi PDI Perjuangan memang melihat ada peningkatan kontribusi dari Tirta Kanjuruhan ke kas daerah, tetapi belum sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan. Sebab itu perlu dilakukan evaluasi mendetail. 

" Memang ada beberapa penyertaan modal yang kita lakukan di Tirta Kanjuruhan, tetapi satu dua tahun ini mungkin masih dalam tahap pembangunan sehingga belum  bisa dioperasionalkan untuk konsumen, sehingga peningkatan PAD tidak signifikan, " terangnya. 

Budi menegaskan setiap kali DPRD Kabupaten Malang melakukan evaluasi, selalu diingatkan kepada jajaran direksi agar menghindari kebocoran anggaran. Terlebih bocor ke kantong pribadi. 

" Kami mengingatkan bahwa harus dihindari kebocoran, kita selalu mengingatkan itu, " tegas Budi. 

Sebelumnya, penyertaan modal Empat BUMD di Kabupaten Malang dipertanyakan dalam forum resmi Wakil Rakyat dalam agenda Pandangan umum fraksi-fraksi pada Rabu (8/6/2022) lalu. Termasuk kontribusi ke kas daerah dari masing masing BUMD tersebut. 

Pertanyaan dalam pandangan umum fraksi fraksi itu dijawab umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (20/6/2022) lalu, jawaban Bupati Malang yang disampaikan dalam rapat Paripurna itu disebutkan eksekutif sepakat bahwa target pendapatan dan nilai kontribusi BUMD terhadap PAD harus sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang dikucurkan, tetapi Pandemi covid-19 berdampak pada perekonomian global, hingga mempengaruhi besaran penerimaan BUMD dan kontribusinya ke kas daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar