Intip Harta Kekayaan Direktur Utama BUMD di Kabupaten Malang, LIRA: Jujurlah

KBRN, Malang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mempertanyakan penyertaan modal dan kontribusi Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Malang, yang digelontorkan dana miliaran rupiah untuk pengelolaan BUMD tersebut. Empat BUMD itu yakni PT BPR Artha Kanjuruhan, Perumda Jasa Yasa, Perumda Tirta Kanjuruhan, dan PT Kigumas. 

Apalagi, pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020, di tabel 5.97 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 yaitu PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp204.305.723.921, PT Kigumas sebesar Rp5.595.811.407, PT BPR Artha Kanjuruhan sebesar Rp15.026.306.740, PD Jasa Yasa sebesar Rp10.408.738.065.

Penyertaan modal kepada Empat BUMD itu dipertanyakan dalam forum resmi Wakil Rakyat dalam agenda Pandangan umum fraksi-fraksi pada Rabu (8/6/2022) lalu. Termasuk kontribusi ke kas daerah dari masing masing BUMD tersebut. Lantas berapa kontribusi masing-masing BUMD itu ke kas daerah dan bagaimana kekayaan masing masing pimpinan BUMD tersebut? 

Pertanyaan dalam pandangan umum fraksi fraksi itu dijawab umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (20/6/2022). Disebutkan eksekutif sepakat bahwa target pendapatan dan nilai kontribusi BUMD terhadap PAD harus sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang dikucurkan.

Sementara Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya, M Zuhdy Achmadi menyayangkan sejumlah BUMD yang tidak maksimal dalam memberikan kontribusi ke kas daerah. 

" Kalau penyertaan modalnya banyak, ya kontribusinya harus banyak dong," kata Didik sapaan akrab M Zuhdy Achmadi, Selasa (21/6/2022). 

Didik menegaskan untuk memastikan tidak adanya kebocoran anggaran penyertaan modal ke kantong-kantong pribadi pejabat BUMD, maka kekayaan yang dimiliki oleh petinggi BUMD patut diusut. Sebab itu, perlu diintip besaran kekayaan masing-masing Dirut BUMD tersebut. 

Didik menegaskan agar para pejabat BUMD itu menyampaikan harta kekayaan masing masing secara jujur, apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. 

" Jujur saja kalau melaporkan harta kekayaannya, jangan ada yang disembunyikan, " imbuhnya. 

Penelusuran RRI, terungkap harta kekayaan masing-masing Direktur Utama (Dirut) BUMD pada elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikutip dari laman kpk.go.id, ada salah satu Dirut yang memiliki harta sedikit, juga ada Dirut yang hanya memiliki tanah, tidak memiliki rumah dan kendaraan bermotor, dan ada juga Dirut memiliki harta terbanyak. 

Tercatat, Plt Dirut Perumda Jasa Yasa, Husnul Hakim tercatat sebagai petinggi BUMD di Kabupaten Malang yang paling sedikit harta kekayaannya. Dikutip dari e-LHKPN yang dilaporkan tahun 2021, Husnul Hakim memiliki kekayaan senilai Rp816 Juta. Kekayaan yang dilaporkan itu dengan rincian, yakni; tanah dan bangunan seluas 620 m2/50 m2 Rp500 juta, juga tanah seluas 2940 m2 Rp200 juta.  

Sedangkan alat transportasi berupa satu unit sepeda motor tahun 2014 Rp 7 juta, satu unit mobil tahun 1993 Rp25 juta, juga satu unit mobil tahun 2012 Rp80 juta. Sementara, harta bergerak lainnya Rp 4,5 juta, sehingga total nilai kekayaan Rp 816 Juta. 

" Ya memang itu yang kami laporkan di LHKPN itu apa adanya tidak ada rekayasa," ungkap Husnul Hakim. 

Husnul menegaskan melaporkan harta kekayaannya itu sesuai dengan fakta, harta yang dimiliki. 

"Ya kan itu sudah apa adanya. Kami melaporkan harta sesuai apa adanya ya, " imbuhnya. 

Berbeda dengan Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi, telah melaporkan harta kekayaan yang dimiliki tahun 2021 senilai Rp 915 juta. Rinciannya, yaitu; Tanah Seluas 355 m2 Rp 82 Juta, Tanah Seluas 359 m2 Rp 20 juta, Tanah Seluas 90 m2 Rp 10 juta, Tanah Seluas 517 m2 Rp 6 juta, Tanah Seluas 1010 m2 Rp 40 juta, Tanah Seluas 145 m2 Rp 20 juta, Tanah Seluas 272 m2 Rp 33 juta, Tanah Seluas 576 m2 Rp 25, 3 juta, dan Tanah Seluas 200 m2 Rp 33 juta.

Pada e-LHKPN itu, Syamsul tidak memiliki alat transportasi. Namun, terdapat juga Kas dan Setara Kas senilai Rp 646 Juta. Total kekayaan dirut Tirta Kanjuruhan senilai Rp 915 Juta.

"Saya melaporkan LHKPN 24 Maret 2021. Itu riil, kalau tahun 2020 lalu Rp800 an juta, " kata Syamsul. 

" Kami tidak mengada ada, tidak mengatur atur. Kalau ada yang bilang Pak Syamsul akeh tanahe (banyak tanahnya; red) itu memang warisan, " bebernya. 

Ia menjelaskan ada beberapa bidang tanah itu warisan dari mertua. Ditegaskan, yang dilaporkan dalam e-LHKPN itu riil, dan boleh dilakukan pengecekan. 

" Boleh dicek, tentunya orang yang berhak ngecek toh, kalau rumah ada tapi itu warisan dari orang tua, yang saya tempati ini, " tandasnya. 

Sementara, untuk petinggi BUMD yaitu Dirut PT BPR Artha Kanjuruhan, Ramelan tercatat memiliki harta terbanyak dibandingkan sejumlah Direktur BUMD lainnya di Kabupaten Malang. Kembali dikutip dari e-LHKPN, Dirut BPR Artha Kanjuruhan ini memiliki nilai kekayaan Rp 1,4 Miliar. Disebutkan, tanah dan bangunan yang dilaporkan di e-LHKPN itu merupakan hasil sendiri senilai Rp 1,3 miliar, juga dilaporkan memiliki alat transportasi berupa Motor tahun 2014 hasil sendiri senilai Rp 5 Juta. Selain itu, juga ada Kas dan setara Kas senilai Rp 98 Juta.

Hingga berita ini diunggah, Dirut PT BPR Artha Kanjuruhan, Ramelan masih belum bisa dikonfirmasi. Termasuk Dirut PT Kigumas, Usman masih belum bisa dikonfirmasi. Bahkan e-LHKPN Dirut PT Kigumas juga belum bisa ditelusuri. 

Untuk diketahui bahwa dalam catatan KPK di e-LHKPN dituliskan bahwa rincian harta kekayaan dalam lembar tersebut merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. 

Diunggah RRI sebelumnya, Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang tampil dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi Juru Bicara Wakil Rakyat, Sudarman mempertanyakan penyertaan modal BUMD, juga kontribusi ke kas daerah Kabupaten Malang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar