Gerakan Rakyat Pantai Selatan Akan Bersurat ke Mendagri Terkait Pejabat Kota Malang 'Tamasya' di Pantai

KBRN, Malang : Masyarakat pesisir Malang Selatan yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Pantai Selatan (GERPAS) akan berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menjatuhkan sanksi tegas kepada rombongan pejabat Kota Malang yang ber-'tamasya' di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

"Bahwa Kabupaten Malang masih dalam situasi Pandemi dan masih masuk dalam level 3 PPKM sesuai Inmendagri, seluruh tempat wisata, termasuk Pantai Malang Selatan ditutup sementara, " kata Koordinator GERPAS, Sibaweh kepada RRI, Selasa (21/9/2021) malam. 

Upaya itu lanjutnya untuk mendukung program Pemerintah pusat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, sehingga tidak muncul klaster wisata. 

" Kami masyarakat Malang Selatan taat dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu, melaksanakan PPKM," terangnya. 

Sehingga, kata Sibaweh, seluruh pantai ditutup sementara. Pedagang di sekitar pantai juha dengan rela hati menutup seluruh toko, kios dan warung yang berada di sekitar Pantai Selatan Kabupaten Malang.

" Tetapi sayangnya rombongan Pejabat Kota Malang memaksa masuk Pantai Selatan yaitu Kondang Merak, menjadikan preseden buruk bagi penegakan protokol kesehatan (prokes), " urainya. 

Karenanya, GERPAS akan berkirim surat kepada Mendagri agar menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat di Kota Malang. Ia menjelaskan seharusnya sebagai pejabat publik, memberikan contoh yang baik dalam penegakan aturan PPKM.

" Tetapi kami mensinyalir 'tamasya' maupun Gowes lah, apapun bahasanya itu, kami tengarai  melanggar PPKM. Lihat di foto-foto yang beredar itu, mana ada jaga jarak, apa ada pakai masker semua, " tanya Baweh sapaan akrab Sibaweh. 

Juga pada foto yang beredar itu, terlihat banyak makanan yang disiapkan. Artinya, kata Baweh ada kesengajaan para pejabat Kota Malang itu bertamasya. 

" Iya benar awalnya gowes karena ada sepeda yang diangkut kendaraan plat merah, tapi usai gowes mereka bertamasya, sama seperti saya dan saudara saudara saya kalau main ke pantai ya begitu cara menyiapkan makanannya, " bebernya. 

Baweh juga menyebut, kendaraan roda empat yang digunakan mengangkut sepeda itu bak terbuka plat merah. 

" Ingat kah kalian (pejabat Kota Malang; red) saat melakukan operasi penegakan prokes, galaknya bukan main," tandanya. 

" Bahkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang yang masih buka di jam malam saat itu kalian bubarkan, kalian suruh tutup demi PPKM, sekarang kalian abaikan aturan yang harusnya kalian tegakkan sendiri," sambung Baweh. 

Ia menegaskan Mendagri dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus menegakkan aturan PPKM agar itikad baik Presiden RI Joko Widodo dalam menyelamatkan Bangsa dan Negara dari serangan COVID-19 betul-betul maksimal. 

" Kami Rakyat Pantai Selatan meminta Mendagri eksekusi pelanggar PPKM, siapapun itu," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00