Viral Soal Pejabat Pemkot Malang Gowes ke Pantai, Pengamat: Ciderai Kepercayaan Publik Soal Penegakan Aturan

Foto: istimewa
KBRN, Malang : Aksi bersepeda bersama atau gowes yang dilakukan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang pada Minggu (19/9/2021) menuai kecaman publik. Pasalnya, puluhan pejabat pemerintah termasuk Wali Kota Malang Sutiaji bersepeda hingga memasuki kawasan pantai Kondang Merak Kabupaten Malang yang notabene masih ditutup selama PPKM. 

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Wawan Sobari menyayangkan hal yang dilakukan pejabat Pemkot Malang tersebut. Karena seharusnya pejabat pemerninfah justru memberikan contoh baik pada masyarakat khususnya terkait PPKM.

“Tentu dampak kejadian ini menurut saya cukup besar, artinya yang membuat peraturan atau yang seharusnya menegakkan aturan malah kemudian melanggar, efeknya lebih berbeda,” kata Wawan, Selasa (21/9/2021).

Ia menilai hal yang dilakukan Pemkot Malang merupakan suatu pelanggaran. Pasalnya, saat ini masih masa PPKM dimana semua kegiatan dibatasi, termasuk tempat wisata yang masih ditutup.

“Sebenarnya sudah diakui oleh pemkot bahwa itu salah satu bentuk pelanggaran. Artinya kalau kita melihat disitu ada yang jaga di lokasi pantai itu, kalau ada yang jaga artinya tidak boleh, jadi masuk kesana adalah sebuah bentuk pelanggaran. Tinggal nanti yang bisa nyatakan melanggar atau tidak tentunya adalah satgas,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan jika nantinya dalam putusan satgas merupakan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi. Hal itu mengacu pada UUD 1945 yang menyatakan  bahwa setiap warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai salah satu prinsip demokrasi. 

“Jadi di aturan itu tidak ada kelompok elit atau sebagai rakyat, kalau memang itu terbukti secara hukum dan bisa dibuktikan itu melanggar peraturan PPKM, maka itu bisa dikenakan sanksi menurut saya,” tegas Wawan.

Apa yang dilakukan pejabat Pemkot Malang ini dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan publik dalam penegakan aturan PPKM. Meskipun pemerintah sudah secara gentle memberikan permintaan maaf dan siap melakukan peoses hukum.

“Misalnya saat PPKM darurat ada beberapa pedagang dibubarkan, alasannya mereka untuk menunjang perekonomian mereka, tetapi mereka tetap ditertibkan. Sementara ini kan bagian yang ikut menegakan aturan, tentu efeknya tidak baik dalam tanda petik menurunkan kepercayaan publik dalam menegakan aturan PPKM,” tandasnya.

Wawan pun berharap ke depan jangan sampai ada pelanggaran serupa. Pasalnya, kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga ditemukan pelanggaran pesta yang dilakukan usai kemenangan Pilkada Kota Blitar beberapa waktu yang lalu.

“Di satu sisi masyarakat sudah kelelahan menghadapi pandemi ini, memang sebenarnya pemerintah ujung tombak. Pelanggaran ini tidak perlu dilakukan. Tetapi ini semua tergantung keputusan satgas, apakah kegiatan gowes seperti ini melanggar atau tidak. Jadi harus ditindaklanjuti dan dijelaskan terang benderang kepada publik. Jika ini dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran, ya harus kemudian ada sanksinya,” pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00