DPRD Kota Batu Setujui Raperda Pedoman Penataan Desa

KBRN, Batu: Ranperda tentang Pedoman Penataan Desa, Penataan Kelurahan dan Penataan Kecamatan lewat Rapat Paripurna DPRD Kota Batu telah disahkan. Diharapkan, Perda ini menjadi payung hukum pertama yang dijadikan pijakan pemekaran desa/kelurahan serta kecamatan yang sedang diwacanakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman berharap Raperda yang baru disahkan ini bisa menjadi rujukan hukum atas aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan.

“Yang jelas ini bisa menjadi instrument yang menguatkan upaya pelayanan kepada masyarakat, perluasan pembangunan, kemudahan akses informasi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebaran anggaran pembangunan,” harapnya, Jumat (18/6/2021).

Untuk diketahui Raperda ini terdiri dari delapan Bab dengan 57 pasal. Terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penataan desa (Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan, Kelurahan jadi Desa), Penataan Kelurahan (Pembentukan, penggabungan, penyesuaian).

Sebelumnya Walikot Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan Perda ini akan menjadi pedoman dan batasan kewenangan Pemda untuk penataan desa/kelurahan dan penataan kecamatan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi sesuai peraturan dan perundang-undangan.

"Alhamdulillah sudah selesai dan nanti kelengkapannya akan ditindaklanjuti Perwali-nya baik peraturan yang lain untuk melengkapi perda pemekaran wilayah,” katanya.

Bersamaan dengan penyiapan payung hukum ini, dinas terkait akan mempersiapkan Sumberdaya manusia baik dari Camat atau pun kepala desa atau lurah.

Perda juga mengatur tentang penataan kecamatan, penataan, pengaturan, pembagian fasilitas umum, kekayaan daerah, dan kekayaan desa hingga pembiayaan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00