Dikritik Soal Serapan Rendah pada 2020, Begini Kata Wali Kota Malang

KBRN Malang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan catatan dan mengkritisi kinerja eksekutif. Kritikan itu disampaikan oleh sejumlah fraksi dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Kritikan tersebut diantaranya adalah, soal lemahnya pencatatan aset Pemkot, pendapatan parkir dan retribusi yang dinilai tidak mencapai target. Dari semua catatan dan kritikan tersebut, rata-rata anggota Dewan mengkritik lemahnya sarapan anggaran dan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tinggi, juga serapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang rendah yakni 27 persen.

Menanggapi banyaknya kritikan itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan situasi dan kondisi saat ini sedang tidak normal, cara pandang dan cara berpikir harus disesuaikan.

Kata Sutiaji, penurunan pendapatan memang terjadi, tetapi hal ini tidak bisa menjadi patokan karena penurunan dalam kondisi yang tidak normal.

"Tingginya Silpa itu dikarenakan adanya refocusing anggaran, hal itu juga sesuai dengan amanat UU yang mengharuskan 50 persen anggaran dialihkan," ungkap Sutiaji, Senin (14/6/2021). 

"Seperti peniadaan perjalanan dinas yang dipangkas hingga 130 miliar, secara otomatis itu kan berpengaruh terhadap serapan karena tidak boleh melebihi 50 persen," sambungnya. 

Selanjutnya, kata dia, yang berkaitan dengan masalah Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap 27 persen. Menurutnya serapan itu dinilai bagus, karena di banyak daerah, persoalan BTT terjadi masalah, sebab menggunakan anggaran tidak pada alurnya. 

Sementara kritikan lainnya mengenai aset -aset Pemkot yang dinilai lambat dan belum tertib dalam pencatatan, Sutiaji mengaku banyak kendala salah satunya adalah dokumen-dokumen yang sudah puluhan tahun dan tidak ada di tempatnya.

"Akan tetapi jika dibanding periode sebelumnya, pencatatan hari ini lebih bagus karena dalam satu tahun dimasa periodenya sudah mencatatkan 2500 aset pemkot yang bersertifikat, periode  sebelumnya hanya kisaran 30 -34,"tukasnya

Meskipun demikian, ia mengaku sorotan aset itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi periodenya. Untuk itu, dirinya telah menggandeng kopsurgap KPK dan BPN untuk menelusuri aset aset milik Pemkot jika memang  terjadi pemindah tangan secara ilegal akan diproses hukum. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00