Korupsi ADD dan DD, Mantan Kades Kemirisewu Pandaan Divonis 3 Tahun Penjara

Suasana pembacaan vonis oleh majelis hakim PN Tipikor Surabaya, Senin (08/08/2022) siang. Vonis diberikankepada Rifai, mantan Kades Kemirisewu Pandaan yang terbukti menyalahgunakan ADD dan DD untuk memperkaya dirinya

KBRN, Pasuruan : Kasus penyalahgunaan ADD (anggaran dana desa) dan DD (dana desa) yang dilakukan M.Rifa'i, mantan Kepala Desa Kemirisewu non aktif dan mantan bendahara desa setempat, M. Yusuf, tuntas sudah.

Tepatnya pada Jumat (5/8/2022) kemarin, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya telah menjatuhkan vonis 3 tahun penjara untuk Rifai dan kurungan 1 tahun 3 bulan untuk Yusuf.

Keduanya terbukti menyalahgunakan anggaran ADD dan DD yang seharusnya dipakai program penanganan Covid-19 di desa setempat, namun anggaran sekitar Rp 240 juta justru disalahgunakan untuk memperkaya dirinya.

Meski sama-sama ditahan, tapi vonis keduanya berbeda. Dimana selain kurungan badan, Rifai juga wajib membayar denda senilai Rp 50 juta. Bila tidak, maka denda tersebut harus digantinya dengan kurungan selama 3 bulan.

Tak hanya itu saja, Rifai juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 107,6 juta. Uang pengganti itu bisa digantikan dengan tambahan kurungan selama 2 tahun, bila ia tak mau membayarnya.

Lain halnya dengan M. Yusup yang diganjar kurungan 1 tahun 3 bulan. Plus  dikenai denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan jika tidak membayarnya. Yusup juga diwajibkan membayar kerugian negara senilai Rp 107,6 juta. Uang itu harus dibayarnya bila tidak ingin hukumannya bertambah selama 2 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro melalui Kasi Pidsus, Denny Saputra mengatakan, vonis terhadap Rifai dan Yusuf jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU. Karena dalam sidang sebelumnya, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan menuntut hukuman 5 tahun penjara untuk Rifai. Serta denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider selama 6 bulan kurungan.

Begitu pula dengan Yusup dituntut 1 tahun 6 bulan penjara plus denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

“Setelah vonis dijatuhkan, kami menyatakan pikir-pikir. Karena vonis Yusup lebih ringan, karena ia telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 107,6 juta, tapi kalau yang rifai, karena tidak mengembalikan sama sekali,” sampainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Kemirisewu dan eks bendahara desa tersandung masalah. Bermula saat Polres Pasuruan menengarai adanya dugaan penyimpangan pada penggunaan ADD dan DD Kemirisewu tahun anggaran 2020.  Menyusul ketidakwajaran dalam pembelanjaan sarana dan prasarana untuk penanganan Covid-19 dan program lainnya di desa setempat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar